Bisnis.com JAKARTA -- Kementerian Kesehatan membantah adanya publikasi lembaga swadaya masyarakat yang menyatakan telah terjadi kematian hingga 100.300 kasus di Indonesia, Malaysia, dan Singapura akibat kebakaran hutan yang terjadi.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan angka tersebut merupakan estimasi hasil studi, bukan angka temuan di lapangan, tetapi merupakan penjelasan risiko kematian sebelum usia harapan hidup yang dapat terjadi sebagai dampak adanya kebakaran hutan dan lahan.
Belakangan ini, banyak bermunculan publikasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan yang mengutip data hasil studi para peneliti dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia yang mengestimasikan terjadinya 100.300 kasus kematian dini di Indonesia, Malaysia dan Singapura akibat krisis kebakaran hutan Indonesia pada 2015 lalu.
Metode penelitian tersebut menggunakan pengamatan dibandingkan dengan hasil obervasi data satelit untuk mengestimasikan paparan asap (smoke exposure) akibat kebakaran hutan dan lahan.
Lebih lanjut disampaikan guna menguatkan hasil penelitian pemodelan, penting diikuti dengan studi kohort untuk pengujian hasil. Untuk itu, hasil penelitian tersebut menjadi masukan berharga bagi pemerintah agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut serta menjadi pertimbangan kebijakan Pemerintah.
“Dalam hal ini, semangat dari organisasi masyarakat juga para akademisi kesehatan sejalan dengan upaya Kementerian Kesehatan untuk senantiasa menyehatkan masyarakat”, tutur Oscar.
Selain menyosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya kabut asap terhadap kesehatan yang dapat muncul akibat dari adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kementerian Kesehatan telah secara aktif melakukan upaya penguranan risiko akibat Karhutla, diantaranya penguatan manajemen pengelolaan krisis/bencana di daerah. Selain itu, pelatihan teknis penanggulangan kabut asap di Palembang yang dihadiri beberapa negara seperti Malaysia, Jerman, Timor Leste.
“Berdasarkan pengalaman Karhutla pada 2015, Pemerintah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur telah membentuk Satgas Penanggulangan Karhutla Provinsi, dengan melibatkan Dinas Kesehatan”, terang Oscar.
Seperti diketahui, karhutla terjadi secara berulang di Indonesia di beberapa provinsi. Karhutla terbesar terjadi pada 2015 dan dinilai sebagai Karhutla terparah sejak 1997, karena mengakibatkan 26 korban jiwa di 8 provinsi dari sejumlah 17 provinsi terdampak.
Ketujuh belas provinsi terdampak tersebut, adalah: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Nangroe Aceh Darusalam, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.
“Masih banyak yang belum mengerti manfaat menggunakan masker, terutama saat beraktifitas di luar rumah. Meskipun level ISPU masih berada di level sedang, banyak penduduk yang enggan memakai masker saat beraktifitas di luar ruangan”, tambah Oscar.
Menurutnya, tingkat keparahan dampak kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah luas hutan dan lahan yang terbakar, durasi kebakaran hutan dan lahan, jenis lahan yang terbakar, lamanya musim kemarau dan upaya penanggulangan yang dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
