Bisnis.com, JAKARTA - Kabar kurang sedap menyeruak di balik pro-kontra imunisasi MR atau Measles Rubella.
Selain persoalan kehalalan vaksi MR, rupanya muncul laporan adanya tindakan intimidasi berupa ancaman tuntutan yang tak masuk akal terhadap warga yang tidak mengikuti program imunisasi ini.
Hal itu terungkap saat Halal Corner bersama organisasi masyarakat lainnya melakukan audiensi denga pihak Majelis Ulama Indonesia.
Menurut Aisyah Maharani pendiri Halal Corner yang datang bersama beberapa organisasi masyarakat lainnya, ada laporan mengenai ancaman dari pihak tenaga kesehatan yang menuntut Rp700 miliar bagi yang tidak melakukan imunisasi.
Meski demikian, laporan tersebut belum mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait.
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam menyatakan vaksin yang bersertifikasi halal dari MUI baru vaksin meningitis dan flu.
"Vaksin yang bersertifikasi halal dari MUI baru vaksin meningitis dan flu. Vaksin meningitis ada empat jenis produk, vaksin flu ada dua produk," kata Niam di kantor MUI Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Dia menjelaskan di luar vaksin tersebut belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Beberapa jenis vaksin ada yang sudah teregistrasi untuk sertifikasi dan dalam proses, sementara beberapa lainnya belum diregistrasi. Selengkapnya silakan klik di sini.
Sejumlah organisasi masyarakat datang ke kantor MUI guna menyampaikan aspirasi terhadap pelaksanaan program imunisasi vaksin measless rubella (MR).
Target Provinsi Banten
Sementara itu, Kepala Daerah di Banten diminta "turun gunung" untuk menyukseskan cakupan imunisasi measles rubella (MR) guna mempersiapkan generasi bangsa yang sehat, tahan terhadap penyakit yang diakibatkan campak dan rubela.
"Kita hingga kini belum mencapai target nasional di atas 95 persen cakupan imunisasi MR," kata Kepala Seksi Surveilen dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Rostina saat dihubungi, Rabu (11/10).
Mengingat realisasi imunisasi MR belum mencapai target, Wali Kota dan Bupati se-Banten harus "turun tangan" dengan mendatangi masyarakat untuk mensukseskan imunisasi MR.
Di masyarakat masih ditemukan penolakan imunisasi dengan alasan tidak memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Selain itu juga muncul anggapan bahwa pascaimunisasi dapat menimbulkan suhu demam bagi anak.
Penolakan masyarakat tersebut hingga kini membuat realisasi imunisasi MR di Banten terendah dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur,Jawa Tengah dan Jogyakarta.
Ia berharap wali kota dan bupati "turun gunung" sehingga bisa mendongkrak realisasi imunisasi mencapai nasional di atas 95% sampai Sabtu (14/10).
"Kami optimistis realisasi imunisasi MR bisa mencapai target di atas 95% dengan "turun gunung" kepala daerah itu," ujarnya.
Menurut dia, saat ini wali kota Tangerang Selatan Airin mendatangi permukiman masyarakat untuk mengajak anak-anak agar dilakukan imunisasi MR.
Namun, kebanyakan anak-anak di wilayah itu bersekolah di DKI Jakarta.
Karena itu, pihaknya memerintahkan kepada orang tua agar anak-anak mereka setelah pulang sekolah bisa mendatangi pos pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas maupun Posyandu untuk divaksin imunisasi MR.
Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras Dinas Kesehatan dan Puskesmas karena tidak henti-hentinya berupaya untuk mensukseskan imunisasi.
Petugas kesehatan pada Agustus-September 2017 melayani imunisasi MR di sekolah-sekolah, posyandu hingga permukiman masyarakat.
Kerja keras petugas kesehatan bisa dibuktikan, selama lima tahun terakhir Provinsi Banten tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit akibat tidak divaksin campak dan rubella.
"Kami mendorong anak-anak usia sembilan bulan hingga 15 tahun yang jumlahnya di Banten 3.322.185 jiwa bisa semua diimunisasi MR," kata Rostina.
Ia menyebutkan, cakupan imunisasi MR di Provinsi Banten sampai Selasa (10/10) tercatat 93% dari 8 kabupaten dan kota, 62 kecamatan serta 94 puskesmas.
Kemungkinan jumlah tersebut bisa menambah dua persen saja hingga Rabu (11/10) sore sehingga dipastikan tercapai target nasional di atas 95%.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Cilegon drg Niniek Harsini mengatakan realisasi imunisasi MR di wilayahnya hingga 5 Oktober 2017 mencapai 101, 6% atau sudah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 112.095 anak.
Keberhasilan program imunisasi MR di Kota Cilegon dengan optimalnya melakukan sosialiasi kepada masyarakat.
Selain itu juga melibatkan berbagai unsur terkait, seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, Dinas Pendidikan, MUI, Kantor Kementerian Agama dan unsur lainnya.
"Kami melakukan imunisasi ini di Puskesmas-puskesmas, Rumah Sakit dan juga Posyandu. Intinya kami melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait sehingga berjalan lancar,"katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
