Bisnis.com, JAKARTA -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai perbaikan sistem jaminan kesehatan di Indonesia harus dibarengi dengan perbaikan sistem kesehatan nasional.
Adapun perbaikan sistem kesehatan nasional tidak lepas dari perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dan fasilitas kesehatan.
"Perbaikan sistem kesehatan nasional tentunya harus diikuti pula oleh perbaikan pembiayaan kesehatan," ujar Ketua Umum PB IDI prof. Ilham Oetama Marsis dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (27/10/2018).
Selain itu, pembiayaan kuratif yang dibebankan dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus ditopang dengan pembiayaan preventif dan promotif kesehatan. Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, minimal 5% dana Kesehatan dari APBN dan 10% dari APBD harus ditunaikan.
"Persoalan defisit dana JKN seharusnya jangan terjadi karena sangat berdampak kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Selain berdampak kepada kualitas pelayanan, dampak dari terbatasnya dana JKN juga dirasakan pada ditunaikannya hak-hak dokter atas jasa medis.
Belum diterimanya hak-hak tersebut selama beberapa waktu dan angkanya yang masih di bawah standar kepatutan bagi profesi yang mengemban tanggung jawab atas nyawa dan keselamatan pasien, tentunya secara manusiawi akan mempengaruhi sikap individual dokter.
"Namun, fakta di lapangan memang para dokter masih bisa bersabar berbulan-bulan dengan kondisi di mana hak-haknya belum ditunaikan," ucap Ilham.
Dia menyatakan dugaan akan beban biaya yang disebabkan oleh tindakan medis yang tidak perlu harusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme audit medis yang menjadi domain IDI bersama perhimpunan profesi.
"Atas dasar ini, IDI seharusnya dilibatkan lebih dalam penjagaan mutu pelayanan, bukan hanya dilibatkan sebagai pelengkap instrumen program JKN," tegas Ilham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
