.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah perokok di Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbanyak di dunia, setelah China dan India.
Diperkirakan lebih dari 61,4 juta perokok di Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi perokok di negeri ini menunjukkan sebanyak 67,4% adalah laki-laki, dam 4,5% kaum perempuan.
Surya Chandra Surapaty, anggota DPR RI Komisi IX yang juga anggota Badan Anggaran, mengatakan pemasukan yang diterima negara dari industri rokok (pajak dan sebagainya) mungkin saja besar.
Tapi, lanjutnya, biaya tinggi juga harus dikeluarkan untuk membayar biaya penyembuhan penyakit yang disebabkan oleh rokok, absen dari bekerja, dan hilangnya produktivitas dan pemasukan.
"Juga membuat orang menjadi miskin lebih lama, karena mereka menghabiskan uang uang untuk membeli rokok," kata Surya dalam acara focus group discussion (FGD) bertema Dilema APBN untuk membiayai penyakit terkait rokok dalam perspektif asas keadilan, yang diselenggarakan oleh di Pusat Studi Hukum dan Pembangunan di Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Menurut dia, penderita sakit karena rokok itu sebagian besar adalah masyarakat miskin. Artinya subsidi kesehatan dari pemerintah ikut naik tajam.
"Jadi, memang benar pemasukan negara dari sektor cukai rokok cukup besar, namun tengok penggunaannya. Hampir seluruhnya untuk subsidi kesehatan, yang ternyata besarnya tidak mencukupi," ungkapnya.
Pendapatan negara dari cukai rokok pada 2012, katanya, hanya Rp55 triliun. Angka itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pengeluaran negara untuk biaya perawatan medis rawat inap dan rawat jalan sebesar Rp2,11 triliun, dan kehilangan produktivitas akibat kematian prematur dan morbiditas, dan disabilitas Rp105,3 triliun.
"Pendapatan negara sebesar Rp55 triliun itu seolah tak ada artinya, mengingat biaya kesehatan yang harus dikeluarkan adalah Rp107 triliun," ujarnya.
Bila seluruh pengobatan nantinya akan dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat, lanjutnya, maka Jamkesmas harus menanggung Rp52 triliun sisa biaya pengobatannya. "Ini sangat timpang. Sudah masyarakat sakit, negara kita juga tekor besar-besaran karena rokok," ungkap Surya.
Menurut dia, ketimpangan itu akan makin terasa pada 2014, karena pada tahun itu UU BPJS sudah disahkan, sehingga seluruh biaya kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah.
"Ini menjadi semacam lelucon berbahaya. Kita seolah dipaksa untuk melihat pendapatan dariu rokok yang sangat besar, tapi tidak tahu efek buruknya," ujar Surya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
