Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan membentuk dan menerjunkan tim pemantau, baik dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengawal operasionalisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah dimulai sejak 1 Januari 2014.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zaenal Abidin mengatakan pembentukan tim pemantau tersebut dilakukan mengingat masih banyak celah atau potensi timbulnya permasalahan saat implementasi BPJS Kesehatan di lapangan.
“Hasil rapat bersama sejumlah dokter dalam menyikapi implementasi BPJS Kesehatan, IDI memutuskan akan membentuk tim pemantau, baik dari tingkat pusat, maupun daerah,” tuturnya, saat dihubungi Bisnis, Rabu (15/1/2014)
Menurutnya, pembentukan tim pemantau tersebut selain dari IDI, juga akan melibatkan organisasi profesi lainnnya, misalkan seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan yang lainnnya, sehingga informasi atau masukan yang didapatkan menjadi lebih jelas, rinci, detail, dan lengkap.
Hal tersebut, lanjutnya dilakukan lantaran menurut IDI, dalam implementasi program BPJS Kesehatan dilapangan, paling tidak pada saat bulan-bulan awal ini, bakal masih banyak problem atau kendala yang muncul dan perlu segera diselesaikan semua pihak.
“Salah satu contoh utamanya adalah kenyataan dilapangan mengenai masih minimnya sosialisasi, baik kepada para dokter maupun masyarakat umum,” tuturnya.
Zainal mengatakan keberadaan tim pemantau tersebut akan langsung melaporkan atau merekomendasikan kepada pemerintah apabila terdapat sejumlah aturan teknis dilapangan yang berpotensi konflik antara tenaga maupun fasilitas kesehatan dengan masyarakat umum peserta BPJS.
Dengan demikian, lanjutnya dapat segera diambil tindakan terbaik. Pihaknya sementara ini akan mengikuti dan melihat hasil implementasinya, setidaknya dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
Selain itu, pihaknya juga akan semakin mengintensifkan sosialisasi sejumlah buku yang telah dibuat untuk dapat dijadikan sebagai panduan para dokter dilapangan saat bekerja sebagai tenaga kesehatan melayani peserta BPJS.
“Dalam buku tersebut berisi bermacam panduan, termasuk besaran tarif, panduan kontrak, panduan mengenai tata cara pembayarannya kepada dokter, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Pihaknya meminta seluruh anggota IDI dimana saja untuk mempelajarinya, untuk dijadikan panduan dalam bekerja dan melakukan kontrak dengan BPJS, atau pun kontrak mengenai jalinan kerjasama dengan fasilitas kesehatan (klinik, rumah sakit, dll).
Zainal mengatakan dengan panduan tersebut diharapkan para dokter mempunyai pegangan dalam bekerja dan mengurangi potensi timbulnya konflik, misalnya kontrak harus jelas hak dan kewajibannya, apa saja yang harus mereka peroleh dalalm bekerja, pengaturan jam bekerja, dan juga seberapa banyak jumlah pasien yang harus ditangani, sehingga dokter tidak merasa dirugikan.
Selain itu, mempelajari apakah tarif yang ada sudah sesuai atau tidak dengan tugas mereka. Begitu pun usulan dari pemerintah sebaiknya juga dipelajari, dan apabila menemukan ada yang tidak tepat atau kurang bisa segera disampaikan agar tidak memberatkan kinerja dokter.
“Dokter kan juga tidak bisa bekerja rodi. Beramal ya beramal, tetapi dokter kan juga butuh hidup. Sangat tidak setuju ketika dokter dibebani pekerjaan yang macam-macam tetapi haknya juga tidak jelas,” tuturnya.
Zainal mencontohkan, misalkan dokter anatomi, sebelum melakukan operasi pasti dilakukan diagnosis. “Lalu apakah proses diagnosis itu tidak dinilai? Kalau dinilai bagaimana caranya? Trus cara pembayarannya kepada dokternya bagaimana?,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
