Mizan Harapkan Pemerintah Beri Dukungan Agar Masyarakat Melek Membaca Buku

Pangestuningsih, CEO, Noura Book, anak perusahaan Mizan mengharapkan bila regulasi pemerintah mampu menunjukkan dukungannya kepada industri cetak, maka harga buku bisa ditekan dan industri ini bergerak maju
Anitana Widya Puspa | 10 Januari 2016 21:17 WIB
Ilustrasi - Sheknows

Bisnis.com, JAKARTA--Pangestuningsih, CEO, Noura Book, anak perusahaan Mizan mengharapkan bila regulasi pemerintah mampu menunjukkan dukungannya kepada industri cetak, maka harga buku bisa ditekan dan industri ini bergerak maju.

Ia menyebut bahwa harga buku di Indonesia kini masih tergolong mahal. Adapun penyebab utamanya adalah karena untuk bahan kertas saja Indonesia masih melakukan impor. Kebutuhan industri buku belum bisa dipenuhi oleh kebutuhan kertas dalam negeri.

Dampaknya, harga kertas sifatnya cenderung fluktuatif, tidak stabil, dan hanya dalam waktu sepekan bisa mengalami perubahan. Belum lagi dalam setiap tahapan proses pembuatan buku selalu ada pajak yang wajib dibayarkan.

"Beli kertas ada, cetak ada ppn, ada royalti, semua ada pajaknya. Selama ini pemerintah belum memberikan keringanandispensasi, ujar Tutu, biasa ia dipanggil.

Tutu menambahkan alasan lainnya adalah mengenai kebijakan di Indonesia untuk PPN, semua barang disamaratakan sebesar 10%. Membandingkan dengan Jerman, PPN untuk setiap barang dibedakan, untuk buku dan industri lainnya.

Bahkan pajak untuk ebook lebih tinggi dari buku cetak. Kondisi ini menunjukkan pemerintah Jerman memang memberikan dukungan untuk buku. Karena pemerintahnya, mereka ingin tetap menghidupkan industri buku cetak, jelasnya.

Menurutnya, upaya untuk menghidupkan industri cetak juga bisa dilakukan pemerintah Indonesia dengan memberikan dukungan yang sifatnya insentif, misalnya pemotongan pajak, pemberian subsidi.

"Kalau kita diberi dukungan promosi aja, campaign agar banyak orang membaca buku yang tidak hanya menterinya ngomong di TV. Pemerintah bener-bener mau mengalokasikan dana besar untuk promosi besar-besaran barulah itu mempan, tandasnya.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki regulasi yang mengatur perbukuan. Meski telah diajukan 10 tahun yang lalu, RUU perbukuan bahkan belum disahkan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
buku

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top