Bisnis.com, JAKARTA -- Tingginya angka penderita kanker di Indonesia mendorong pemerintah perlu mengoptimalisasi kebijakan jaminan kesehatan nasional dalam hal ini BPJS Kesehatan.
Andi Nafsiah Walinono Mboi, dari Indonesian Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan selama 27 tahun terakhir indikator kesehatan mengalami perbaikan yang signifikan. Meskipun begitu mantan menteri kesehatan ini menyebut bahwa perbaikan itu tidak merata pada semua indikator.
Saat ini, Indonesia masih mengalami transisi dalam epidemologi penyakit, ditandai dengan masih tingginya prevelensi penyakit menular. Pada saat yang sama kata Nafsiah, penyakit tidak menular seperti kardiovaskular dan kanker semakin meningkat.
| Baca Juga Black Box Lion Air JT 610 Ditemukan |
|---|
"Kanker merupakan penyebab kematian nomor dua di dunia sebesar 13% setelah penyakit kardiovaskular," ujar Nafsiah di JS Luwansa, Kamis (1/11/2018).
Dia menyatakan untuk di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevelensi tumor atau kanker di Indonesia 1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 330.000 orang. Sementara itu menurut data GLOBOCAN 2018, diperkirakan ada 348.809 insiden kanker dan 207.210 kematian akibat kanker di Indonesia. Dimana angka insiden diperkirakan meningkat hingga 36% pada 2030 mendatang.
Sementara itu, dari sisi sosial-ekonomi, studi ASEAN Costs in Oncology (ACTION) pada 2015 yang dilakukan di 8 negara kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia disimpulkan bahwa diagnosis kanker berpotensi menimbulkan malapetaka. Dengan lebih dari 75% pasien mengalami kematian atau bencana keuangan dalam satu tahun. Oleh sebab itu peningkatan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) menjadi langkah penting untuk mengatasi penyakit kanker sedini mungkin.
| Baca Juga Indeks Harga Produsen Naik 1,09% |
|---|
Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, Phd dari Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) menyebut bahwa biaya pengobatan untuk penyakit degeneratif seperti kanker merupakan penyebab kemiskinan di negara kawasan Asia Tenggara.
"Kanker merupakan masalah kesehatan yang berdampak pada kehidupan pasien secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu kanker perlu menjadi prioritas dan dilihat sebagai isu nasional yang tidak hanya terbatas pada kesehatan, namun lintas sektor yang mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi," ujar Budi.
Dia menjelaskan bahwa upaya optimalisasi layanan kesehatan kanker dalam program JKN perlu didukung kebijakan kesehatan yang dapat memastikan ketersediaan akses setara. Selain itu akses JKN juga harus dipastikan setara, tepat waktu, dan terjangkau bagi semua pasien.
"Untuk itu perlu ada fungsi maksimal dalam perencanaan pengendalian kanker nasional dengan pelibatam seluruh pemangku kepentingan serta optimalisasi dalam alokasi investasi dan upaya pembiayaan bersama," terang Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
