93% Desa Rutin Selenggarakan Posyandu

Program Dana desa dalam empat tahun terakhir telah membangun sebanyak 9.692 unit Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan 28.820 Unit Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) Hal ini membuat 93% desa rutin menyelenggarakan Posyandu setiap bulannya.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com 04 Februari 2019  |  22:50 WIB
93% Desa Rutin Selenggarakan Posyandu
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) berbincang dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengunjungi Posyandu Kenanga II di Desa Tangkil, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA—Program Dana desa dalam empat tahun terakhir telah membangun sebanyak 9.692 unit Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan 28.820 Unit Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) Hal ini membuat 93% desa rutin menyelenggarakan Posyandu setiap bulannya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi, menyampaikan, pelayanan kebutuhan sosial dan kesehatan dasar di pedesaan kian membaik. Hal ini tak lepas daru penyelenggaraan Posyandu secara rutin.

"Desa yang mengalami kejadian gizi buruk, karena pelayanan sosial dasarnya sudah mulai membaik, perlahan mengalami perbaikan-perbaikan. Desa dengan kejadian gizi buruk berkurang 29 persen," ujarnya, dikutip dari laman Kemendes PDDT, Senin (4/2/2019).

Contoh lain dari realisasi dana desa, lanjut Anwar, adalah telah terbangunnya sepanjang 191.600 kilometer jalan desa. Menurutnya, hal ini tak hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga berimplikasi signifikan terhadap aktivitas ekonomi perdesaan.

"Contoh lain lagi terkait pasar desa. Dalam empat tahun terakhir dana desa sudah membangun 8.983 unit pasar desa. Ini adalah infrastruktur ekonomi perdesaan yang sangat berpengaruh pada aktifitas ekonomi desa," ujarnya.

Anwar mengatakan, dana desa dalam empat tahun terakhir telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 Triliun, yakni Rp20,67 Triliun pada tahun 2015,  Rp46,98 Triliun pada tahun 2016, Rp60 Triliun pada tahun 2017 dan Rp60 Triliun pada tahun 2018.

Adapun, pada tahun 2019, total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp70 Triliun. Sehingga total dana desa yang disalurkan dalam lima tahun berjalan sebwsar Rp257 Triliun.

"Dana desa tidak pernah ada pengurangan. Justru meningkat setiap tahunnya. Artinya, komitmen pemerintah sangat tegas. Bahwa dana desa bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.

Ia menerangkan, dana desa saat pertama diluncurkan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Hal ini disebabkan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di desa seperti jalan, jembatan, Polindes, Posyandu, dan Saran Air Bersih.

"Tahun 2017 kita mulai perkenalkan dengan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Desa kita karakternya sangat beragam. Kita dorong desa menemukan keunggulannya. Kemudian kita dorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes kita bangun desa mampu membangun secara berkelanjutan secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan eksternal," ujarnya.

Selanjutnya dana desa tahun 2018 menurutnya, dilakukan inovasi baru yakni dengan menerapkan sistem padat karya tunai. Menurutnya, padat karya tunai bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memastikan bahwa dana desa berputar di desa.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kesehatan

Editor : Andhika Anggoro Wening
KOMENTAR


0   Komentar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top