Akuisisi Freeport: Ketika Kedaulatan Negara Mengalahkan Bisnis Orang Kuat

Langkah tegas yang diambil pemerintahan Joko Widodo untuk mengambil alih 51% kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, menjadi satu bukti bahwa negara mampu menjaga kedaulatannya di tengah pusaran bisnis tambang emas dan tembaga di Papua.
Dewi Andriani
Dewi Andriani - Bisnis.com 21 Februari 2019  |  20:42 WIB
Akuisisi Freeport: Ketika Kedaulatan Negara Mengalahkan Bisnis Orang Kuat
Freeport - Antara

Langkah tegas yang diambil pemerintahan Joko Widodo untuk mengambil alih 51% kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, menjadi satu bukti bahwa negara mampu menjaga kedaulatannya di tengah pusaran bisnis tambang emas dan tembaga di Papua.

Sejak ditandatanganinya kontrak karya pada 1967, blunder Freeport di Indonesia terus terjadi. Kontrak karya tersebut awalnya dikeluarkan pemerintahan Orde Baru sebagai jalan pintas untuk membantu negara lepas dari kesulitan ekonomi.

Namun, kontrak karya tersebut justru menjadi kekuatan besar dan alat hukum bagi Freeport untuk mendulang uang dan mengeksploitasi emas tembaga sebanyak-banyaknya di Papua. Bahkan dari sini pula lah berbagai pelanggaran Hak Asasai Manusia (HAM) terjadi.

Pilihan kontrak karya ini tentu saja bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 karena kontrak tersebut seolah memberi kebebasan seluas-luasnya bagi pihak asing untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia.

Pemerintah sebetulnya telah mencoba melakukan renegosiasi dengan Freeport untuk mengganti Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2009. Namun, renegosiasi tersebut selalu mental dan sulit dilakukan.

Ini terjadi karena Freeport “dilindungi” oleh pebisnis-pebisnis lokal yang dikendalikan orang-orang kuat yaitu mereka yang memiliki akses dengan kekuasaan dan partai politik. Tentu saja mereka mendapatkan keuntungan besar dari jatah bisnis yang diberikan Freeport.

Orang-orang kuat tersebut tak ingin bisnisnya terusik sehingga mereka terus menghambat, dan berteriak kencang ketika ada upaya penataan Freeport ke dalam bingkai konstitusi Indonesia. Hanya pemerintahan yang berdaulat lah yang mampu melawan orang-orang kuat di balik rantai bisnis Freeport.

Tarik menarik kepentingan di seputar pengelolaan pertambangan PT Freeport Indonesia ini dibahas secara detail dan menarik oleh Ferdy Hasiman dalam buku berjudul Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara terbitan Penerbit Buku Kompas.

Fredy benar-benar menguliti dan mengulas setiap aspek yang terjadi di Freeport dari berbagai sudut pandang. Mulai dari sejarah, hukum, analisa dan kinerja keuangan, implikasinya terhadap perekonomian negara hingga rantai bisnis pengusaha-pengusaha yang selama ini dekat dengan akses kekuasaan. Semua dikupas secara tuntas dalam buku setebal 350 halaman tersebut.

Pria yang juga aktif sebagai peneliti pada Alpha Research Database, Indonesia ini telah mengikuti jejak langkah Renegosiasai Kontrak antara pemerintah pusat dan Freeport sejak 2011. Dia bahkan telah melakukan penelitian langsung seputar tambang raksasa ini hingga ke Timika. Tak heran bila buku ini sangat lengkap dengan berbagai data yang sangat menarik.

Pilihan kata yang sederhana tetapi detail dan sangat komprehensif, menjadikan buku ini sangat layak dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi penting seputar isu Freeport dan bagaimana seharusnya Negara menghadapi persoalan-persoalan rumit yang menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia.

Judul Buku : Freeporta : Bisnis Orang Kuat vs Kedualatan Negara

Penulis : Ferdy Hasiman

Penerbit : Penerbit Buku Kompas

Jumlah Halaman : 350

Terbitan : Pertama, 2019

ISBN : 9786024126483

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, Freeport

Editor : Rahayuningsih
KOMENTAR


0   Komentar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top