Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal Maret lalu di Tanah Air membuat mahasiswa tingkat akhir merana.
Tugas akhir menjadi terhambat akibat sulitnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau penelitian yang harus terhenti. Selain waktu yang terbuang percuma, membengkaknya biaya kuliah menjadi masalah tersendiri dalam beberapa bulan ke depan.
Jika tugas akhir tak juga selesai hingga akhir semester genap 2019/2020, tentunya mau tidak mau, mereka harus membayar lagi uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau uang kuliah tunggal (UKT) semester depan.
Salah satu di antaranya adalah Handry Aqil, mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Brawijaya. Dia masih belum bisa menyelesaikan skripsinya lantaran tak bisa melanjutkan penelitian di salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Dia mengharapkan ada pembebasan atau setidaknya keringanan uang SPP atau UKT untuk semester depan bagi dirinya dan rekan-rekannya yang saat ini menempuh semester kedelapan atau semester terakhir dalam kondisi normal.
“Yah, setidaknya ada keringanan dari kampus untuk SPP semester depan. Kami molor kan karena situasinya nggak memungkinkan. Penelitian ditunda, enggak bisa,” ujarnya akhir pekan lalu kepada Bisnis.
Handry menyebut pembebasan atau keringanan uang SPP atau UKT akan sangat membantu mahasiswa yang orang tuanya sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak bisa diterapkan pada seluruh mahasiswa tingkat akhir.
“Diberikan ke mahasiswa semester delapan saja, tetapi sebagai syaratnya mereka sudah ujian proposal skripsi, misalnya begitu,” tutur nya.
Setali tiga uang, Damai Nurani, mahasiswi semester delapan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang (UM) merasa keberatan apabila dirinya harus membayar uang SPP untuk semester sembilan.
| Baca Juga UGM Temukan Kesamaan Disertasi Rektor Unnes dengan Skripsi Mahasiswa, belum Tentu Plagiarisme |
|---|
Adapun, untuk menyuarakan aspirasinya dia menyebut telah menandatangani sejumlah petisi daring di situs change.org. Petisi daring yang dimaksud diantaranya adalah 'Dampak Corona
Covid-19: Mendikbud Nadiem Makarim, Merdekakan SPP Mahasiswa Tingkat Akhir!' yang telah ditandatangani 1.576 orang dari target 2.500 orang.
Petisi itu digagas oleh Anastacia Novlina Nurak, mahasiswi Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dia memaparkan, terdapat dua solusi selain pembebasan uang SPP yang bisa diimplementasikan oleh perguruan tinggi atau pemerintah.
Antara lain, memperkenankan pengubahan bentuk penelitian lapangan menjadi penelitian yang dilakukan tanpa aktivitas interaksi fisik atau memperpanjang masa semester genap 2019—2020 sampai dengan batas rasional bagi pembelajaran satu semester.
Sementara itu, salah satu kampus yang sudah menjawab kegelisahan mahasiswa tingkat akhir di tengah pandemi Covid-19 adalah Institut Teknologi Bandung.
Direktur Pendidikan ITB, Arief Hariyanto menyatakan, pihaknya akan menggratiskan biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) bagi mahasiswa tingkat akhir untuk semester ganjil 2020—2021.
“Pembebasan BPP hanya untuk penambahan waktu studi paling lama satu semester bagi penyelesaian tugas akhir/tesis/disertasi, dan ini tidak bergantung pada posisi semester,” ujarnya.
Namun, kampus-kampus yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama batal menerima keringanan uang SPP atau UKT setelah dicabutnya
surat edaran terkait yang dikeluarkan pada awal April lalu.
Tidak Adil
Anggota Dewan Kehormatan Forum Rektor Indonesia Asep Saefudin menilai tidak sepatutnya mahasiswa yang tugas akhirnya mandek akibat pandemi Covid-19 harus membayar uang SPP di semester berikutnya. Pasalnya, keaadaan tersebut bukan atas kemauan mereka.
“Mereka itu korban, seharusnya dibebaskan 100% kalau mereka disuruh membayar UKT karena molor itu tidak adil. Tapi dilihat juga track record mahasiswanya bagaimana dari awal,” katanya.
Lebih lanjut, Rektor Universitas Al Azhar itu mengatakan sudah semestinya kampus memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk meneliti tanpa harus turun langsung ke lapangan.
"Untuk skripsi S1 bisa dilakukan dengan simulasi, survei berbasis daring seperti Google Survey, atau telaah pustaka mendalam. Sehingga mahasiswa S1 tetap bisa menuangkan ide riset, pengalaman riset, karya ilmiah. Itu sudah cukup," tuturnya.
Adapun, terkait dengan sumber pendanaan subsidi uang SPP atau UKT bagi mahasiswa tingkat akhir Asep menyebut pihak kampus, baik swasta maupun negeri tak perlu khawatir.
"Ada CSR (corporate social responsibility) perusahaan baik BUMN atau swasta, badan zakat nasional yang berkesempatan untuk membantu sektor pendidikan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
