Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama satu tahun telah memukul perekonomian nasional. Program vaksinasi yang saat ini dicanangkan pemerintah bertujuan untuk memulihkan memulihkan perekonomian nasional.
Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede mengatakan pemerintah berupaya mencapai target herd immunity yaitu 70 persen dari total penduduk Indonesia mendapat suntikan vaksinasi Covid-19 pada akhir tahun ini.
"Kami akan usahakan tercapai," kata Raden dalam Webinar Indonesia Data and Economic Conference IDE 2021 dengan tema Reimagining the Future of Indonesia.
Menurut Raden, perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan kemajuan sangat signifikan. Jika pada dua pekan sebelumnya vaksinasi mencapai 200 ribu hingga 400 ribu, pekan ini mencapai 400 ribu lebih.
"Bahkan, per 24 Maret 2021, sudah 477 ribu orang telah divaksinasi," ujar Raden.
Raden melanjutkan, pada Mei ditargetkan vaksinasi mencapai paling sedikit 1 juta orang, sedangkan pada Juni ditargetkan lebih dari 1 juta orang. Dengan demikian target 181,5 juta dari penduduk Indonesia tervaksin Covid-19 akan tercapai.
"Angka 181,5 juta adalah magic number untuk herd immunity. Bahkan ditargetkan bukan hanya 15 bulan untuk herd immunity, tetapi akhir tahun harus bisa dilakukan. Kalau bisa di atas 1 juta vaksin per hari," katanya.
Raden mengatakan, vaksinasi di Pulau Jawa dan Bali akan dilakukan secara agresif. Di dua pulau itu, ditargetkan vaksinasi selesai pada September atau Oktober.
"Karena penderita Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali paling banyak. Kita berusaha keras. Teman-teman di kesehatan berusaha keras untuk mencapai target yang ditargetkan presiden," tuturnya.
Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional persen di tahun 2020 sebesar 2,07 persen sudah baik. Untuk pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan.
Terkait vaksinasi, menurut Chatib yang harus diperhatikan adalah ketersediaan vaksin dan kendala pasokan (supply constrain). Pasalnya, secara geografis distribusi logistik di Indonesia tidak mudah. Meski demikian, kondisi tersebut dapat diatasi.
"Kita bisa melakukan improvement misalnya kalau kita bicara mengenai alokasi untuk pemulihan ekonomi nasional, saya tetap melihat isunya yang pertama harus dibantu itu menaikkan daya beli masyarakat atau agregat demand," ujarnya.
Chatib menyebut kebijakan pemberian teks intensif tidak akan efektif dengan pertimbangan daya beli masyarakat. Ia menyarankan pemerintah perlu fokus pada tiga hal yaitu, kesehatan, bantuan sosial, dan UMKM.
Selain itu, alokasi pembiayaan untuk pembangunan sekolah atau pertahanan dapat dialihkan di masa pandemi Covid-19 misalnya untuk anggaran testing Covid-19. Sebab PCR yang saat ini seharga Rp1 juta dinilai sangat mahal. Hal itu membuat testing sulit dilakukan.
"Ini menjadi tantangan," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
