Bisnis.com, JAKARTA- Badan Ekonomi Kreatif telah menyusun matrik terkait pembagian kerja antara badan tersebut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Penyusunan matrik itu dilakukan karena sejauh ini kewenangan untuk mengawasi dan memberdayakan pengelolaan industri film masih di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kami sudah menyusun itu, dan matriknya sangat njlimet. Tidak bisa saya jelaskan," kata Kepala Badan Ekonomi Kreatif usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (19/10/2015).
Dia menjelaskan, dalam matrik yang disusun tidak ada pembagian baku antara kedua lembaga tersebut. Artinya, fungsi dan peran masing-masing lembaga disesuaikan dengan jenis film.
"Tidak bisa kami sepenuhnya menangani proses produksi dan promosi. Tergantung filmnya. Ini sudah kami bicarakan dengan Pak Menteri Anis," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
