Kampanye Bahaya Rokok Dianggap Hanya Formalitas

Bisnis.com, JAKARTA -- Meningkatnya angka pengangguran sebagaimana yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai dari kegagalan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kontribusi kemiskinan baik di kota dan di desa karena rokok cukup memprihatinkan. Karena merokok akan menyebabkan kesehatan terganggu, juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

"Kampanye-kampanye bahaya rokok hingga saat ini cenderung hanya formalitas saja. Pemerintah kurang massif menekan konsumsi rokok di tengah masyarakat melalui kebijakan yang konkret," kata Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati dalam keterangan resminya, Rabu (6/1/2015).

BPS merilis angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2015. Kontribusi rokok menjadi komoditas terbesar setelah beras yakni sebesar 8,08% di Kota dan 7,68% di desa.

Dengan kata lain, pengeluaran keluarga yang besar setelah beras adalah rokok. Akibatnya, keluarga tidak lagi mampu mencukupi karbohidrat yang sehat.

Okky menambahkan, pemerintah seharusnya segera melakukan ratifikasi Konvensi Internasional Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Ratifikasi FCTC ini sebagai ikhtiar untuk melindungi generasi saat ini dan mendatang dari dampak buruk tembakau.

"Saya melihat, pemerintah mengalami situasi sulit antara mengutamakan kesehatan dan pengentasan kemiskinan atau penambahan pendapatan melalui penerimaan kas negara melalui cukai rokok," ujarnya.