BISNIS.COM, DENPASAR--Pengusaha Bali minta pemerintah segera merumuskan zonasi kawasan industri pariwisata mengingat sudah semakin sempitnya lahan dan perlunya pengembangan sarana umum.
Putu Dewa Selawa, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Bali, mengatakan permasalahan lahan pambangunan yang semakin sempit di Bali menjadikan peraturan mengenai zonasi pembangunan yang jelas hendaknya segera diberlakukan.
"Harus ada ketentuan jelas yang mengatur, mana daerah yang bisa didirikan bangunan, dan mana yang merupakan jalur hijau," katanya, Rabu (13/3/2013).
Selain itu, lanjutnya, zona khusus pun harus diberlakukan untuk mempersiapkan lokasi pembangunan tempat-tempat vital, macam rumah sakit dan perguruan tinggi.
Pemerintah harus menjamin dan mengatur keberadaan pembangunan yang diatasnya. "Itulah fungsi regulator," ujarnya.
Terkait keberadaan investor asing, katanya, Bali masih memerlukan untuk sparring partner. Investor asing itu mampu menjadi pesaing bagi pemain lokal mengasah konsep ideal untuk pembangunan.
Setidaknya, pengusaha lokal bisa semakin maju dan sumber daya manusia bisa selalu berbenah ke arah yang lebih strategis.
Meski begitu, keberadaan investor asing perlu diikat dengan aturan yang tegas. Jangan sampai ada orang asing yang pekerjaannya tak jelas tinggal di Bali. "Keberadaan investor asing jangan sampai merugikan negara," jelasnya.
Untuk masalah yang saat ini dialami pengusaha lokal, saat ini yang menjadi persoalan adalah belum adanya sosialisasi pemanfaatan lahan untuk jalur hijau.
Berdasarkan kondisi di lapangan, kata Selawa, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tanah yang mereka beli merupakan kawasan jalur hijau. (ra)
Travel
INDUSTRI PARIWISATA: Pebisnis Bali desak zonasi kawasan wisata
