Bisnis.com, JAKARTA - Hadirnya wacana pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI, media sosial kembali riuh. Sutradara Hanung Bramantyo menyampaikan ggasannya melalui akun twitternya. “Film adalah realitas yang diciptakan, Bukan realitas yang sebenarnya. Dia diciptakan oleh produser, sutradara, penulis skenario,” demikian ia memulai cuitannya yang total berjumlah 22 cuitan tersebut.
Baca Juga: Biar Jelas, Ini Twitt Lengkap Hanung Bramantyo Soal Pemutaran Film G30S/PKI
Sehingga menurutnya cukup jelas saat realitas diciptakan dalam sebuah film maka film bersifat subjektif. “Siapa jagoan (protagonis) dan lawan (antagonis) harus terbaca jelas oleh penonton.
Hanung melanjutkan, film disebut realitas yang subjektif terlihat dari bagaimana peristiwa dibingkai dalam film tersebut. Realitas yang disajikan dalam film tentunya sudah melalui proses pemilihan dari banyak peristiwa yang sejalan dengan visi eksekutif produser yang punya tujuan tertentu. “Tujuan tertentu bisa murni bisnis atau membentuk opini tertentu. Seperti yang dilakukan Hitler atau jepang dengan film-film propagandanya,” terang Hanung.
Hal tersebut lantas dilanjutkan kepada produser untuk bisa merealiasikan visi agar dapat diemas secara kreatif dan menghibur. Realitas yang ditampilkan dalam layar menurut Hanung tentunya akan membentuk sudut pandang. Subyektivitas yang tergambar itulah yang menurutnya perlu diapresiasi bukan semata-mata langsung dipercaya.
Pandangan tersebut menurutnya sah untuk semua genre film. Pembuat film berhak membuat klaim bahwa film yang mereka buat akurat. Mereka, menurut ayah empat orang anak ini memang punya tanggung jawab untuk meyakinkan penonton agar filmnya laris ditonton.
Terkait rencana pemutaran Pengkhianatan G30S/PKI, Hanung pun menyatakan tinggal pilih untuk ditonton atau tidak. Menurut dia pesan yang tersimpan cukup jelas agar penonton membenci PKI dan memuja Orde Baru. “Anggap saja seperti sinetron re-run kayak Tersanjung, Kalau ndak suka ya matikan saja TV-nya.”
Saat diwawancarai Tempo beberapa tahun lalu, Hanung pun sempat menyatakan kesannya terhadap salah satu film yang kontroversial ini. Sebagai sutradara, Hanung begitu terkesan dengan sebuah adegan. "Shot big close-up mulut-mulut sedang diskusi atau menghisap rokok, sangat menohok. Bayangkan saja, di layar besar semua gelap. Hanya mulut yang tampak. It's brilliant," ujarnya kepada Tempo, Kamis, 27 September 2012.
Menurut Hanung, terlepas film itu disebut propaganda, secara sinematik film Pengkhianatan G30S/PKI rapi, detail, dan nyata. "Saya sempat mengira itu bukan film. Tapi real!"
Sebagai sebuah karya seni, film Pengkhianatan G30S/PKI menuai banyak pujian, namun sekaligus kebenaran ceritanya dipertanyakan.
Pada 1984, Arifin C. Noer meraih penghargaan Piala Citra untuk skenario terbaik film ini. Di perhelatan yang sama, Arifin juga masuk unggulan untuk kategori penyutradaraan film terbaik.
Amoroso Katamsi menjadi kandidat pemeran utama pria terbaik. Yang juga kecipratan adalah Embie C. Noer yang diunggulkan dalam kategori tata musik terbaik, Hasan Basri untuk kategori tata kamera terbaik, dan Farraz Effendy yang masuk nominasi kategori tata artistik terbaik. Meski akhirnya, hanya Arifin yang berhasil menggondol pulang Piala Citra sebagai penulis skenario terbaik.
Film Pengkhianatan G30S/PKI adalah salah satu karya Arifin C. Noer yang paling kontraversial. Film ini disebut-sebut sebagai upaya pembelokan sejarah demi kekuasaan dan hegemoni massal melalui media. Peristiwa pembunuhan para jenderal dan petinggi Angkatan Darat secara sadis dan tidak berperikemanusiaan terekam dalam film ini. Film itu juga menggambarkan detail bagaimana para jenderal disiksa, disayat-sayat, dan alat kelaminnya dipotong.
Film ini menjadi film wajib tonton pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Tumbangnya pemerintahan Soeharto membuat banyak pihak mempertanyakan kebenaran sejarah, termasuk yang digambarkan dalam film ini. Lantaran dianggap sebagai propaganda Orde Baru, Menteri Penerangan pada 1998, Yunus Yosfiah, kemudian melarang pemutarannya.
Tentu, tak mudah melupakan begitu saja film Pengkhianatan G30S/PKI yang diwajibkan pemerintah untuk ditonton sepanjang masa Orde Baru itu. Apalagi, film ini pernah meraih penghargaan Piala Citra pada 1984.
