Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kepulauan Natuna membatalkan libur sekolah 14 hari. Pembatalan dilakukan setelah mendapat jaminan bahwa 238 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, berada dalam kondisi sehat.
Sebelumnya, setelah mendapat kabar bahwa ratusan WNI dari China akan ditempatkan di Kepulauan Natuna, Pemerintah Kep. Natuna langsung memberlakukan libur selama 14 hari. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan libur telah dibatalkan. Apalagi kata dia, para orang tua ingin agar anaknya kembali mendapat pendidikan di sekolah.
"Sekolah sudah dianukan [dibuka] kembali. Karena kemarin kan di sekitar itu [lokasi evakuasi] ada PAUD, ada TK, anak-anak kan. Jadi wajar dong sementara itu kita liburkan dulu. Tapi sekarang ini karena sudah ada isolasi itu, maka kita kembalikan lagi," kata Hamid di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Menurut Hamid, jarak lokasi isolasi dengan pemukiman warga hanya 2 kilometer. Kondisi ini turut memantik kepanikan di kalangan warga. Namun perlahan pihaknya melakukan sejumlah langkah mengatasi masalah tersebut.
Di sisi lain, pemerintah Natuna juga telah menyiagakan posko pelayanan masyarakat untuk menangani berbagai keluhan warga. Posko dipusatkan di berbagai Puskesmas di Kabupaten Natuna.
Sementara itu, kepanikan warga yang terjadi di Natuna bermula dari kabar yang diterima di media. Namun saat ini pemerintah setelah telah mengerahkan tim untuk menjelaskan kepada warga.
"Kita sudah menggerakkan tim-tim yang di lapangan, untuk mensosialisasikan supaya masyarakat tidak terlalu cemas dan tadi kami sudah mendapat penjelasan dari Menko Polhukam, Menteri Kesehatan, Mendagri, bahwa pemerintah akan menangani semua permasalahan yang ada di Natuna dengan masyarakat," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan perihal protes yang dilayangkan masyarakat Natuna terkait evakuasi warga negara Indonesia dari China ke wilayah itu.
Mahfud menyebut penyampaian informasi ke masyarakat Natuna mengalami keterlambatan lantaran perkembangan upaya evakuasi berlangsung begitu cepat. Saat mendapat lampu hijau, pemerintah langsung menjemput para WNI tersebut.
"Begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan, RRT, itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," kata Mahfud.
Pemilihan Natuna, menurut Mahfud, karena kepulauan itu dianggap paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer sehingga segala sesuatu dapat dilakukan dengan cepat.
Akan tetapi langkah itu kemudian menimbulkan kesalahpahaman karena komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat terlambat.
"Itu supaya Anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," terang Mahfud.
