Bisnis.com, JAKARTA -- Selama 3 bulan proses pendataan informasi Covid-19, angka kematian masih timpang karena belum merefleksikan kondisi masyarakat sebenarnya.
Menurut Irma Hidayana, MPH, Ph.D, salah satu inisiator Laporcovid19.org, memaparkan terkait jumlah kematian, berdasarkan data-data terbaru yang direkap oleh para relawan data dan laporan warga masih terjadi ketimpangan.
Padahal data yang akurat dan transparan merupakan kunci memahami kondisi yang riil dan seharusnya menjadi dasar bagi kebijakan yang berdampak bagi keselamatan warga.
Berdasarkan Panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang pencatatan kematian Covid-19 menyebutkan bahwa mereka yang meninggal dengan gejala diduga Covid-19 harus dicatat sebagai kematian Covid-19.
"Artinya ODP dan terutama PDP yang meninggal mesti dicatat sebagai kematian Covid-19. Namun hingga saat ini pemerintah belum mencatatnya sebagai kematian terkait Covid-19," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (3/6/2020).
Alhasil data kematian yang dipublikasikan secara resmi tidak merefleksikan angka yang ada di lapangan. Akibatnya, data resmi yang ada tidak bisa digunakan untuk mengukur rasio kematian akibat Covid-19 yang sesungguhnya.
Imbasnya data yang ada tidak bisa digunakan sebagai basis untuk persiapan pelonggaran tatanan kehidupan baru atau ‘new normal’. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya lonjakan dan kesenjangan antara tingginya jumlah PDP yang meninggal versus angka positif Covid-19 di beberapa wilayah.
Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat kesenjangan ini adalah dengan mengetahui kapasitas dan jumlah nyata tes PCR yang dilakukan setiap hari di wilayah tersebut.
"Sayangnya, data ini tidak tersedia secara terbuka di semua wilayah," sambung Irma.
Adapun data resmi terhadap kapasitas dan jumlah tes PCR yang bisa diakses hanya DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada 30 Mei, misalnya, DKI melakukan tes PCR sebanyak 138.999 per hari, sementara Pemprov Jabar melakukan lebih dari 15.363. Pasalnya Pemprov Jabar melakukan sekitar 2.500 tes PCR per hari dari kapasitas 5.000. Sementara itu, data nasional menunjukkan bahwa jumlah total spesimen yang diperiksa per 30/05 mencapai 11.361.
Dengan demikian DKI Jakarta dan Jabar menyumbangkan jumlah tes PCR sebesar 254.358 atau sekitar 22% dari jumlah tes PCR di seluruh Indonesia.
Pada sisi lain, pemerintah juga menyatakan ada 102 kabupaten/kota yang tidak terdampak Covid-19. Terkait hal ini, Laporcovid19.org meminta pemerintah lebih transparan mengenai jumlah tes yang telah dilakukan di tiap daerah, sehingga jumlah kasus di daerah tersebut benar-benar bisa diukur, bukan karena minimnya pemeriksaan yang dilakukan.
"Sebagai contoh, Aceh yang saat ini dianggap sukses mengendalikan wabah dengan minimnya kasus, berdasarkan informasi yang kami dapatkan ternyata baru melakukan pemeriksaan 3-15 spesimen per hari," ungkap Irma.
Relawan Laporcovid19.org sejauh ini telah mengumpulkan data terkait kasus Covid-19 di 479 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
