Bisnis.com, JAKARTA - Tetua Suku Badui meminta pemerintah untuk mengganti nama Wisata Badui menjadi Saba Badui. Pemerintah Kabupaten Lebak pun mendukung hal tersebut.
Saba Badui atau kunjungan silaturahim dengan masyarakat Badui ditetapkan karena keinginan kuat dari lembaga adat setempat. "Kita hormati penggantian istilah nama itu menjadi Saba Badui," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lebak, Imam Rismahayadin di Lebak, Banten, Senin.
Pemerintah daerah tentu mendukung penggantian nama Wisata Badui menjadi Saba Badui, karena sesuai dengan keinginan lembaga adat Suku Badui tersebut.
Penggantian nama itu tentu kawasan Badui boleh dikunjungi wisatawan dari luar daerah, tetapi harus mentaati aturan, seperti tidak membuang sampah plastik sembarangan.
Selain itu juga mereka para wisatawan harus melestarikan lingkungan dengan tidak menimbulkan kerusakan.
"Saya kira pada prinsip pemerintah tidak ada masalah dengan adanya penggantian nama itu sesuai dengan keinginan lembaga adat setempat," katanya menjelaskan.
Tetua adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Jaro Saija mengatakan masyarakat Badui yang berpenduduk 14.680 jiwa tersebar di 68 kampung terdiri dari Kampung Badui Luar dan Kampung Badui Dalam hingga kini masih terbuka dan menerima orang luar daerah.
Lembaga adat Suku Badui bersepakat destinasi wisata Badui dihapus dan diganti dengan Saba Badui, sebab nama wisata Badui itu sangat merugikan masyarakat Badui.
Para wisatawan dipersilahkan memasuki kawasan masyarakat Badui,karena menyumbangkan pendapatan ekonomi itu.
Saat ini, ribuan pelaku usaha masyarakat Badui dengan memproduksi aneka kerajinan tenun, batik, golok, souvenir pernak-pernik hingga minuman madu. Apabila, tetua lembaga adat menghapus dan menutup kawasan Badui dari orang luar daerah maka tentu akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Badui.
"Kami sangat setuju destinasi wisata dihapus dan diganti Saba Badui. Kami sejak turun temurun tetap membutuhkan silaturahim dengan orang luar," ujarnya.
