Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi untuk Masyarakat Peduli Lansia (KuMPUL) mengapresiasi rencana pemerintah Indonesia untuk segera memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat Indonesia.
Namun, koalisi ini meminta pihak terkait untuk memberikan informasi mengenai bagaimana vaksin akan diberikan kepada lansia.
Adhi Santika, Pegiat Isu Kelanjutusiaan, mengungkapkan perlu diingat bahwa selama ini Lansia kerap kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan hak-haknya.
“Keterbatasan dalam mengakses komunikasi dan teknologi memperparah pemarginalan Lansia akibat dari ketidaktahuannya atas informasi yang ada,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resmi KuMPUL, Kamis (14/1/2021).
Oleh karena itu, dia menilai memastikan informasi diterima dengan jelas dan merata pada seluruh Lansia merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pemberikan vaksin Covid-19 kepada kelompok Lansia.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan jalur dan strategi komunikasi yang paling efektif dan sesuai bagi kelompok Lansia agar informasi mengenai vaksin dapat diterima oleh seluruh Lansia tanpa terkecuali.
Hambatan lain yang selama ini dihadapi adalah tidak tersedianya data kependudukan yang lengkap termasuk data Lansia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak Lansia di Indonesia tidak memiliki identitas kependudukan baik KTP ataupun KK. Hal ini mengakibatkan abstainnya data yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui jumlah Lansia yang sesungguhnya
Eka Afrina Djamhari, Peneliti Kebijakan Sosial PRAKARSA, mengungkapkan selama ini, ketidaktersediaan database Lansia secara detil -by name dan by address- menyebabkan banyak Lansia tereksklusi dari berbagai program bantuan pemerintah seperti BLT, PKH Lansia, dan program lainnya.
“Dalam konteks vaksin Covid-19, ketidaktersediaan data dapat menjadi penghalang pemberian vaksin kepada Lansia sebagai salah satu kelompok yang paling rentan,” katanya.
Magdalena Sitorus, aktivis perempuan dan pegiat isu kelanjutusiaan, menilai mobilitas Lansia yang terbatas, baik yang dipengaruhi oleh kondisi fisik ataupun kondisi geografis perlu menjadi perhatian bagaimana pemberian vaksi akan dilaksanakan
“Pemerintah perlu memastikan seluruh Lansia dapat menerima vaksin Covid-19. Artinya tidak ada satupun Lansia yang tertinggal, pemberian vaksin harus sampai hingga ke pelosok-pelosok daerah yang sulit dijangkau sekalipun,” ujarnya.
Andhi menambahkan berbagai landasan kebijakan untuk pemenuhan hak sehat dan hak hidup untuk Lansia sudah diatur. Sekarang, lanjutnya, tinggal kita tunggu komitmen pemerintah untuk menjalankannya.
Rekomendasi KuMPUL
Untuk memastikan seluruh Lansia menerima Vaksinasi Covid-19, dengan ini KuMPUL merekomendasikan poin-poin sebagai berikut:
Pemerintah wajib transparan dan terbuka dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada kelompok Lansia sehingga tidak terjadi pengabaian atau pengeksklusian Lansia atas alasan apapun.
Pemerintah perlu menyusun strategi komunikasi yang lebih ramah dan sesuai untuk Lansia sehingga Lansia dapat lebih mudah menerima informasi. Berbagai kanal media perlu dimanfaatkan baik online ataupun offline sehinga Lansia terinformasi dengan baik mengenai rencana vaksin yang akan diberikan.
Pemerintah wajib melibatkan Satuan Tugas (Satgas Covid-19) hingga ke unit terkecil yang terdiri dari unsur pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat. Hal ini untuk mendukung percepatan pendataan kelompok Lansia, memobilisasi informasi dan memberikan pendampingan kepada kelompok Lansia.
Pemerintah perlu segera memiliki kebijakan khusus untuk memastikan vaksin Covid-19 dapat diakses semua Lansia. Tujuannya, agar dapat menjangkau seluruh Lansia yang mengalami kendala fisik, geografis dan berbagai hambatan lainnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
