Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan melibatkan aparat TNI dan Polri dalam penegakan aturan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.
Menjelang diberlakukannya aturan tersebut, Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"KAI mengimbau masyarakat agar mematuhi arahan pemerintah tersebut. Tujuannya agar lonjakan kasus Covid-19 yang sedang terjadi saat ini dapat kita hentikan. KAI akan dibantu aparat TNI & Polri dalam penegakan aturan selama PPKM Darurat," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (2/7/2021).
Selama masa PPKM Darurat tersebut, dia meminta masyarakat mengurangi aktivitasnya, tetap di rumah, dan hanya keluar rumah atau bepergian untuk hal-hal yang penting dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
Jika memang tetap harus bepergian dengan kereta api, disarankan untuk menggunakan kereta api di luar jam sibuk. Dengan kata lain, atur kembali jadwal keberangkatan dan kepulangan sehingga tetap dapat menggunakan kereta api dengan aman dan nyaman.
"Saat berada di stasiun, pastikan selalu rutin mencuci tangan dengan sabun pada titik-titik yang sudah disediakan, mematuhi titik antrean, dan selalu menjaga jarak dengan pelanggan lainnya. Gunakan juga masker 2 lapis dan selalu menggantinya setiap 4 jam untuk lebih melindungi Anda dari penularan Covid-19," tambah dia.
Dia mengatakan seluruh layanan KAI Group akan tegas menerapkan aturan protokol kesehatan pada masa PPKM Darurat yang telah ditetapkan oleh Mendagri dan Kementerian Perhubungan RI.
Bukan itu saja, pada masa PPKM Darurat, akan terdapat penyesuaian persyaratan menggunakan KA dan pengoperasian perjalanan KA. "Berbagai perubahan tersebut akan segera kami infokan ke masyarakat setelah semua selesai dibahas bersama para stakeholder," tutupnya.
