Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi optimistis Framework Convetion on Tobacco Control (FCTC) akan disahkan (aksesi) oleh pemerintah sebelum akhir tahun ini.
“Dalam waktu dekat kami akan mengadakan pertemuan kembali dengan para menteri koordinator dan menteri terkait, untuk membicarakan tindak lanjut masalah ratifikasi FCTC ini,” kata Menkes di Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Menurutnya, ratifikasi FCTC itu bisa dilakukan melalui peraturan presiden, peraturan pemerintah, atau undang-undang.
“Dari tiga pilihan tersebut, yang memungkinkan untuk bisa dilakukan cepat, adalah pembuatan Perpres. Untuk itu kita akan membicarakannya kepada para Menko, dan mendorong Pak Presiden untuk membuatnya,” ungkapnya.
Nafsiah menuturkan kalau dirinya merasa malu karena Indonesia yang termasuk penggagas dalam rancangan FCTC ini, ternyata merupakan negara satu-satunya di Asean yang belum meratifikasinya.
“Pokoknya sebelum akhir tahun ini, Kemenkes bertekad agar pemerintah Indonesia menandatangani kerangka kerja tersebut,” ujar Nafsiah.
Dia menyebutkan FCTC adalah kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatasi epidemi global tembakau dengan efek lintas negara. Dalam preambule FCTC dinyatakan bahwa para pihak dari konvensi ini bertekad memberikan prioritas pada haknya, untuk melindungi kesehatan masyarakat.
FCTC, kata Menkes, bertujuan melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap gangguan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan keterpaparan terhadap tembakau.
Menkes menjelaskan hingga saat ini yang mendukung FCTC di tingkat internasional antara lain Framework Convention Alliance, yang merupakan aliansi dari 411 organisasi di 100 negara, yang mendoronbg pemerintah dari berbagai negara untuk melakukan negosiasi, ratifikasi, dan implementasi FCTC.
“Sedangkan di dalam anggota OKI, hanya Indonesia dan Somalia yang belum mengaksesi FCTC. Dan Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum mengaksesi FCTC,” ungkap Menkes.
