Bisnis.com, JAKARTA— Penyanyi Oppie Andaresta, salah satu anggota relawan Salam 2 Jari, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi janji kampanyenya untuk menjalankan revolusi mental, dengan tidak membuat keputusan yang tidak bijak dalam menetapkan Kepala Polri.
Oppie secara pribadi menyatakan percaya pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengatakan siapa pun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi seharusnya tidak dicalonkan menjadi Kepala Polri.
"Seharusnya (Presiden) bisa menolak Budi Gunawan dengan opsi lain, misalnya menunda dulu atau biarkan proses hukum dijalani sampai betul-betul terbukti, ada hal-hal etis yang bisa dijalankan," katanya saat dihubungi Antara News dari Jakarta, Kamis pagi.
"Tapi kalau saya ditanya hitam putih, kita tidak pro kemana-mana. Saya dan kawan-kawan dukung KPK. Dan memang itu lembaga yang harus kita dukung," katanya.
Ia mengaku kecewa Presiden tidak membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan menjadi Kepala Polri meski KPK sudah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi.
"Tapi kita jangan sampai jadi barisan sakit hati. Kan kita dulu juga ikut antar Pak Jokowi ke Istana karena kita memang percaya dan setuju dengan konsep revolusi mental. Makanya apa yang dia janjikan dan apa yang dia jalankan harusnya sama," katanya.
Oppie dan para relawan dalam kelompok Salam 2 Jari menyadari bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan 100 persen sesuai dengan harapan mereka.
"Kita mengerti bahwa Beliau dikelilingi banyak orang dan karena dikelilingi banyak pertimbangan maka dia akan banyak halangan. Justru itu kita di sini sebagai relawan yang mengantar tak ingin lepas tapi malah kawal," kata Oppie.
Surat terbuka kepada Presiden tentang pernyataan sikap mereka tentang pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, menurut dia, merupakan bagian dari upaya para relawan untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi.
"Ini salah satu bentuk pengawalan kita, kalau salah ya kita colek. Ini bentuk kepedulian kita kok. Kalau mental mau direvolusi bukan hanya rakyat yang ditegur, tapi presiden juga. Presiden harusnya berani membuat keputusan tidak populis demi rakyat," katanya.
