Bisnis.com, MEDAN - Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, empat pemerintah kabupaten/kota sepakat mengintegrasikan sistem pelayanan kesehatan rujukan dan kegawatdaruratan. Keempat pemda tersebut yakni Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemko Binjai dan Pemkab Langkat.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menuturkan pihaknya sudah memiliki regulasi untuk menekan angka kematian tersebut yakni Perda No.6/2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
Kendati demikian, tantangan berikutnya adalah masyarakat yang ada di perbatasan daerah. Medan berbatasan langsung dengan Deli Serdang, Binjai dan Langkat.
Selama ini, ucapnya, pelayanan kesehatan masing-masing daerah berbeda. Data valid juga sangat sulit didapatkan. Ada juga daerah lain yang belum punya regulasi serupa.
"Banyak juga masyarakat yang akhirnya dirujuk ke Medan. Oleh karena itu, kami sepakat untuk mengatur alur rujukan dengan sistem teknologi dan informasi,” jelas Eldin seusai penandatangan nota kesepahaman bersama pimpinan daerah lainnya, Kamis (12/1/2017)
Tak hanya mengatur alur rujukan, sistem ini juga akan membagi tugas dan peran masing-masing instansi terkait, hingga pembiayaan. Eldin berharap sistem ini nantinya mampu menaikkan indikator pembangunan kesehatan, baik di daerah maupun provinsi.
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menargetkan pada tahun ini pula, implementasi sistem sudah sempurna, bahkan terintegrasi dengan layanan Public Safety Centre 119 milik pemprov.
“Jadi pelayanan kesehatan, dimulai dari Medan, bisa lebih cepat. Ditanggapi segera. Tapi untuk tahap awal, kami berharap masing-masing daerah jadi punya database.”
Erry merinci, sepanjang tahun lalu, jumlah kematian ibu melahirkan mencapai 228 orang. Jumlah ini menurun dari 2015 yakni 260 orang.
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Sumut 2000-2012, tercatat angka kematian ibu (AKI) 359/100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, untuk angka kematian bayi, pada tahun lalu 1.056 orang. Jumlah ini menurun dari 2015 yakni 1.360 orang.
