BPJS Kesehatan: RI Jadi Inkubator Pengembangan Jamkes di Sektor Pertanian

Rapat Biro International Social Security Association (ISSA) memilih Indonesia dan Senegal sebagai inkubator pengembangan jaminan sosial berbasis sektor pertanian.
Fajar Sidik | 30 Agustus 2018 11:54 WIB
Duta Besar Indonesia untuk Swiss & Lichtenstein, Muliaman D. Hadad saat menerima kunjungan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Jenewa, Rabu (29/8 - 2018).

Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Biro International Social Security Association (ISSA) memilih Indonesia dan Senegal sebagai inkubator pengembangan jaminan sosial berbasis sektor pertanian.

“Ini memperlihatkan bahwa dunia percaya kepada keberhasilan Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Indonesia dinilai dapat menjadi pionir di dunia internasional dalam penyelenggaraan jaminan sosial di sektor pertanian seperti diputuskan dalam rapat Biro ISSA di Jenewa,” kata Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam siaran pers, Kamis (30/8/2018).

Fachmi menjelaskan kepercayaan dunia tersebut didasarkan pada penilaian objektif terhadap Indonesia yang memperlihatkan kemajuan pesat dalam pengembangan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat ( JKN KIS). Kepercayaan itu juga karena Indonesia merupakan negara agraris.

“Saat ini, sudah sekitar 201 juta rakyat Indonesia terjamin JKN KIS hingga posisi Agustus 2018, dan bisa dikatakan angka ini sangat besar untuk ukuran internasional,” kata Fachmi.

Fachmi menyampaikan berita gembira tersebut ketika bertemu Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Lichtenstein, Muliaman D. Hadad. Mantan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut menjelaskan bahwa secara spesifik, hal ini berarti Indonesia akan menjadi contoh dunia untuk model perluasan kepesertaan jaminan sosial sektor nonformal yang berbasis sektor pertanian.

Muliaman sendiri menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya sekaligus mengingatkan akan tantangan ini. “ Dunia akan menatap kita lebih khusus lagi, karena itu, pengembangan jaminan kesehatan melalui pendekatan sektor agrikultur ini mesti dikerjakan secara sangat serius,“ tegasnya.

Muliaman mengaku akan segera menyampaikan hal ini secara formal ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta, agar mendapatkan perhatian dan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait.

Rapat Biro ISSA yang beranggotakan 158 negara di dunia itu akan ditutup Kamis, 30 Agustus 2018 dengan sejumlah agenda penting yang akan ditindaklanjuti oleh negara-negara anggota ISSA.

Tag : bpjs kesehatan
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top