Bisnis.com, PEKANBARU—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berharap pembukaan kembali objek wisata pascapandemi Covid-19 dapat menggairahkan sektor informal. Adapun pada bulan lalu, Pemprov Sumbar sempat memberikan dukungan insentif kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar permodalannya terjaga.
Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumbar, menyampaikan penjualan produk UMKM telah terkendala selama tiga bulan terakhir akibat pandemi Covid-19. Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir pada 7 Juni 2020, pemerintah pun secara bertahap mulai membuka kembali akses pariwisata Ranah Minang.
“Dengan dibukanya kembali kunjungan wisata, maka akan memberikan harapan kepada UMKM bahwa produknya akan terjual. Pasar modern dan tradisional juga dibuka dengan aturan protokol kesehatan,” kata Nasrul seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (22/6/2020).
Adapun, UMKM merupakan jenis pelaku usaha yang paling banyak di Sumbar. Nasrul mengatakan di Sumatra saja terdapat 419 unit usaha besar, 7.900 usaha menengah, 53.431 unit usaha kecil, dan 531.350 unit usaha mikro.
Dengan demikian, Nasrul melanjutkan, Pemprov Sumbar akan memberikan pendampingan dan memfasilitasi UMKM dengan membentuk sentra UMKM pasca Covid-19.
Dengan terbentuknya klaster UMKM hulu dan hilir diharapkan bisa membentuk kerja sama antarpelaku usaha dengan instansi terkait. Alhasil, pendapatan asli daerah (PAD) pun dapat terkerek.
Selain berharap pada konsumsi dari wisatawan, Pemprov Sumbar juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran secara online melalui media sosial maupun marketplace untuk meningkatkan penjualan.
Nasrul menjelaskan bahwa pihaknya tak hanya memberikan bantuan dari sisi penjualan kepada UMKM. Per 1 Mei hingga periode enam bulan setelahnya, Pemprov Sumbar juga memberikan insentif kredit terhadap UMKM dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi debitur.
Perbankan dan perusahaan pembiayaan pun didorong untuk menberikan sosialisasi Program SKIM Kredit supaya dapat dimanfaatkan para UMKM.
“Semasa Covid-19 ini, produksi menjadi terhambat karena keterbatasan pergerakan pelaku usaha, akses pengiriman, bahan baku, dan biaya mahal. Akses bekerja dan tenaga kerja terhalang, sarana dan prasarana berproduksi terbatas. Kedepan, pemerintah akan mendorong agar proses produksi bisa maksimal,” jelas Nasrul.
