Bisnis.com, JAKARTA - Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark dalam Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris awal bulan ini harus dilihat sebagai tantangan dan peluang.
Demikian dikatakan oleh Pengamat Industri Pariwisata Sanggam Hutapea terkait pengembangan wisata kawasan Danau Toba yang dicanangkan pemerintah dengan pembangunanan berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat.
"Penetapan Kaldera Toba oleh Unesco itu harus diartikan sebagai tanggung jawab bagi Indonesia, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan pemerintah di tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba guna menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan dari Kawasan Kaldera Toba selain mendorong pengembangan perekonomian masyarakat," ujar Sanggam yang juga pelaku industri pariwisata dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/7/2020).
Dengan adanya status tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk memanfaatkan momentum yang baik tersebut.
Menurut Sanggam, membantu masyarakat sekitar kawasan Danau Toba tidak perlu memberikan uang, tetapi bagaimana Pemerintah Daerah menggandeng BUMN atau perusahan-perusahaan perusahan besar untuk membenahi lokasi wisata.
Pembenahan itu termasuk pembangunan toilet, toko souvenir, tempat parkir, mengemas produk produk lokal , dan pengadaan tempat kuliner.
"Jika Pemerintah daerah proaktif merangkul BUMN saya kira hal ini bukanlah hal yang susah. Perlu diingat bahwa untuk membangun pariwisata, pemerintah daerah harus proaktif,” katanya.
Sanggam menambahkan bahwa pemerintah harus lebih kreatif karena salah satu kunci keberhasilan pariwisata adalah kreativitas, termasuk bagaimana mereka kreatif mengemas produk produk lokal," ujarnya.
Salah satu contoh kreatif yang diutarakan Sanggam adalah bagaimana mengemas narasi untuk mengisahkan Tugu-Tugu Marga yang ada di Tapanuli menjadi obyek wisata menarik bagi wisatawan. Tugu-tugu marga itu harus dinarasikan sebab kalau hanya sekedar tugu maka daya tariknya kurang.
Sedangkan terkait sisi promosi Danau Toba, Sanggam Hutapea mengingatkan bahwa sudah hampir 20 tahun Danau Toba tidak pernah lagi diperhatikan Pemerintah sebelum Presiden Jokowi sehingga sebenarnya sudah sekitar 20 tahun agenda pariwisata dunia melupakan Danau Toba.
“Mereka-mereka yang dulu mengenal Danau Toba 20 tahun lalu tentu sudah pada tua. Karena sudah 20 tahun terputus menurut Sanggam diperlukan terobosan untuk mengenalkan pariwisata Danau Toba ke pasar potensial,” ungkapnya.
