Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengkritik proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo yang menyasar wilayah Taman Nasional Komodo. Dikhawatirkan hal ini dapat berdampak bagi habitat komodo dan masyarakat swkitar.
Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa eksploitasi di Pulau Rinca bisa merusak habitat dan lingkungan di sana.
Hal ini menyusul beredarnya foto seekor komodo menghadang sebuah mobil truck pengangkut material untuk kebutuhan pembangunan 'Jurassic Park' di daerah konservasi komodo, Pulau Rinca.
"Faktanya, proyek pariwisata KSPN di Pulau Rinca merusak lingkungan dan tidak mempertimbangkan habitat asli Komodo. Proyek ini juga mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal di Pulau Rinca dan di Labuan Bajo secara umum,” beber Susan melalui keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).
Dalam konteks yang lebih luas, proyek pariwisata di Labuan Bajo menurutnya tidak memberikan keadilan akses terhadap air bersih bagi masyarakat.
Berdasarkan temuan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), debit air 40 liter per detik dan 10 liter per detik diperuntukkan untuk perhotelan, khususnya 10 hotel berbintang . Sedang 18 liter per detik dialokasikan untuk 5.000 pelanggan rumah tangga.
"Dengan kata lain, layanan air diprioritaskan untuk perhotelan. Pada saat yang sama, air mengalir hanya 2 kali satu minggu. Pada tahun 2019, terdapat 55.000 warga di Labuan Bajo yang masih kekurangan air bersih," tegasnya.
Pada 2023, Pemerintah Indonesia akan menjadikan Labuan Bajo sebagai lokasi pertemuan G20 dan KTT ASEAN. Susan menyebut forum-forum semacam ini, biasanya dijadikan momentum perbaikan infrastruktur air bersih yang dialokasikan untuk melayani pengunjung dan tamu asing, tetapi perbaikan itu tidak diarahkan untuk melayani masyarakat.
Susan menambahkan, di banyak tempat di Indonesia, proyek KSPN terbukti merampas tanah-tanah masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, seperti yang terjadi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
"Di Mandalika, banyak terjadi perampasan tanah masyarakat. Ini membuktikan bahwa KSPN tidak menempatkan hak dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," jelasnya.
Susan mendesak Pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang pembangunan proyek pariwisata KSPN, khususnya di Labuan Bajo.
"Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi proyek pariwisata di Labuan Bajo yang hanya melayani kepentingan industri pariwisata skala besar. Jika tidak bisa memprioritaskan kepentingan masyarakat, proyek pariwisata KSPN ini harus dihentikan di semua tempat," tegasnya.
