Bisnis.com, JAKARTA - Data dari Bloomberg menyebutkan vaksinasi di Indonesia bisa memakan waktu selama 10 tahun
Hal tersebut berdasarkan kecepatan vaksinasi massal yang saat ini mencapai 60.000 dosis per hari.
Epidemiolog UNS Tonang Dwi Ardyanto mengatakan posisi kecepatan 60.000 dosis per hari, adalah rata-rata dari capaian dibagi jumlah hari sejak dimulainya vaksinasi.
"Kita harus akui, lambat di awal-awal, khususnya di sekitar 1 bulan pertama ini. Tapi ada juga bahwa kecepatannya bertambah dari hari ke hari. Artinya ada percepatan," ujarnya dikutip dari Facebooknya.
Dia memaparkan, kecepatan ini ditentukan dengan dua masalah utama yaknk acceptance (keberterimaan oleh masyarakat) dan availability (ketersediaan vaksin).
"Kita tahu ukuran keberhasilan adalah perkalian dua faktor tersebut keberterimaan dan kualitas program," tambahnya.
Dalam hal faktor pertama, katanya, semakin berkurang dibandingkan sebelumnya. Sekarang bahkan kita mulai merasa khawatir kapan akan mendapatkan giliran. Tentu, tugas sosialisasi dan diskusi, tidak pernah berhenti. Paparnya.
Dalam faktor kedua, harus hati-hati. Wacana vaksinasi "gotong royong", tidak boleh sampai terjebak akhirnya menjadi vaksinasi mandiri dalam arti harus membayar sendiri.
Bagaimanapun, vaksinasi adalah public goods (kebutuhan bersama masyarakat) yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.
Bahwa ada peran serta sektor privat, sifatnya adalah membantu dalam koridor kerja pemerintah. Saat ini produk vaksin masih terbatas. Kalau benar ada pihak privat yang bisa membeli, maka seharusnya itu dibeli oleh pemerintah, untuk digunakan oleh masyarakat, sesuai tahapan. Bila benar ada produk yang tersedia, maka sebaiknya segera dibeli, agar tahapannya makin cepat.
Transparansi, komunikasi risiko dan membangun kepercayaan, adalah kuncinya.
"Kita memang sempat lambat , tapi masih ada kesempatan menyelesaikannya lebih cepat," tutupnya.
