Bisnis.com, JAKARTA - Perwakilan UN Women, Dwi Yuliawati Faiz mengatakan berdasarkan penelitian UN Women 84 persen perusahaan di Indonesia menyatakan setidaknya ada 1 (satu) orang perempuan di dalam dewan direksi.
Dia mengatakan Indonesia memang tengah berupaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di pimpinan perusahaan, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.
Tantangan tersebut menurutnya adalah bagaimana memperpendek proses yang dilalui perempuan untuk menduduki posisi pimpinan. Ketika proses untuk menduduki posisi pimpinan panjang, sementara di tengah proses tersebut perempuan masih memiliki peran ganda sebagai ibu dan pengasuh.
"Kendala lainnya adalah banyak perusahaan yang memang sudah memberikan kesempatan yang sama terhadap pekerja laki-laki dan perempuan, namun tidak melakukan kegiatan proaktif lainnya. Jika perusahaan melakukan langkah yang lebih aktif agar perempuan lebih banyak menempati posisi pimpinan, maka akan lebih banyak lagi perempuan yang terinspirasi untuk menduduki posisi pimpinan atau pengambil keputusan,” jelas Dwi dikutip dari keterangan tertulis.
Chief Financial Officer Telkomtelstra, Ernest Hutagalung menjelaskan upaya yang telah dilakukan perusahaannya untuk mendorong keterwakilan perempuan pada pimpinan perusahaan. Menurutnya, selain membuat kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan, perusahaan juga harus ikut mencari solusi agar tetap bisa duduk di posisi pimpinan dengan peran ganda di keluarga yang ia miliki, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Work from Home (WFH) yang telah Telkomtelstra terapkan sejak 2017.
“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pimpinan perusahaan. Pertama, ketika proses rekrutmen atau promosi kami mengusahakan agar kandidat laki-laki dan perempuan seimbang. Semakin kami memperbanyak kandidat dalam proses promosi, maka peluang banyaknya kandidat perempuan juga semakin tinggi. Perusahaan juga harus mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang mendukung kaum perempuan di tingkat pimpinan perusahaan, karena pegawai perempuan ada yang memiki peran ganda dan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karenanya, perusahaan juga harus bisa mencari solusi untuk mengakomodir hal ini,” jelas Ernest.
Perwakilan Srikandi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur Konsumer BRI, Handayani mengatakan pada 2025 ditargetkan 30 persen Board of Directors (BOD) BUMN adalah perempuan. Di BRI saat ini komposisi BOD dan Supervisor perempuan sudah mencapai 22 persen.
“Penguatan peran perempuan menjadi sangat penting, yang bisa mengangkat perempuan adalah perempuan itu sendiri. Untuk mengatasi stereotip yang selama ini melekat pada kaum perempuan, perempuan harus mampu membuktikan dirinya bahwa kita berperan penting pada setiap proses dan aktivitas yang dipercayakan kepada kita,” ujar Handayani.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengapresiasi perusahaan di Indonesia yang telah berkomitmenmemberikan penguatan kapasitas, membuat kebijakan, mengatasi isu ketenagakerjaan perempuan, dan memfasilitasi keterwakilan perempuan sebagai pimpinan di perusahaan.
Menurutnya, komitmen para pimpinan perusahaan untuk memberikan tempat yang setara bagi perempuan menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan. Hal ini menurutnya harus diwujudkan bersama-sama, tidak hanya lintas sektor dalam negeri, tetapi juga secara internasional.
Oleh karenanya, G20 Empower menjadi wadah yang sangat strategis untuk dapat menyatukan kekuatan internasional demi memajukan perempuan dunia, khususnya dalam ekonomi, kepemimpinan, dan sektor publik.
"Saya juga mengapresiasi komitmen para pimpinan perusahaan yang tergabung dalam G20 Empower Indonesia terkait isu-isu tenaga kerja perempuan, terutama pada komitmen dan sinergi untuk mewujudkan 5 (lima) program prioritas Kemen PPPA,” ujar Bintang Puspayoga dalam keterangan tertulis.
Kemen PPPA mempunyai 5 isu prioritas berdasarkan arahan Presiden, salah satunya adalah kewirausahaan berperspektif gender, yang fokus pada keluarga pra sejahtera, perempuan kepala keluarga dan perempuan penyintas. Diharapkan terjalin kerja sama dan kolaborasi dengan dunia usaha untuk mendukung terwujudnya 5 isu prioritas ini.
“Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan perempuan berdaya. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah dilakukan perusahaan yang sudah ramah perempuan bisa dilaksanakan di perusahaan lainnya. Komitemen yang disampaikan oleh perusahaan menjadi kekuatan kita untuk mewujudkan perempuan berdaya dan Indonesia maju,” jelasnya.
Kemen PPPA sebagai salah satu focal point G20 Empowerment Indonesia menyelenggarakan Seniors Leaders’ Meeting on Women Empowerment guna menyatukan komitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan. Menteri Bintang juga menyampaikan agar pertemuan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala dalam lingkup yang lebih kecil agar lebih intens membahas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
G20 Empower merupakan aliansi yang diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang pada tahun 2019. G20 Empower sendiri bertujuan untuk membangun dan mendukung jejaring sektor swasta di negara-negara anggota G20 dalam mengidentifikasi tantangan dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan di sektor swasta. Keanggotan G20 Empower Indonesia saat ini diwakili oleh focal point yang terdiri dari perwakilan Kemen PPPA, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), dan PT. XL Axiata.
