Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PWNU DKI Jakarta Minta Pemerintah Berhati-hati Dalam Melakukan Vaksinasi

Tidak ada halangan bagi masyarakat muslim menggunakan vaksin bahkan jika mengandung zat yang diharamkan, andaikata kondisi saat ini dinyatakan sangat darurat.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 09 Januari 2022  |  17:21 WIB
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada seorang pelajar di gedung Taman Budaya, Banda Aceh, Aceh, Senin (6/12/2021). Pemerintah akan melakukan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster/penguat secara paralel pada Januari 2022 kepada masyarakat secara gratis dan sebagian lainnya berbayar. ANTARA FOTO/Ampelsa - wsj.
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada seorang pelajar di gedung Taman Budaya, Banda Aceh, Aceh, Senin (6/12/2021). Pemerintah akan melakukan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster/penguat secara paralel pada Januari 2022 kepada masyarakat secara gratis dan sebagian lainnya berbayar. ANTARA FOTO/Ampelsa - wsj.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Syamsul Ma'arif meminta Pemerintah berhati-hati dalam melakulan vaksinasi di Indonesia yang mayoritas rakyat beragama Islam.

Dia menilai, vaksin untuk masyarakat muslim sebaiknya menggunakan vaksin yang tidak mengandung zat babi.

"Makanya pemerintah juga harus berhati-hati ketika memberikan vaksinasi. Pertama, bagi masyarakat yang muslim seharusnya menggunakan vaksin yang tidak terindikasi zat yang dilarang, misalnya babi. Kalau toh vaksin itu dari kandungannya ada yang dilarang, maka sebaiknya dialokasikan untuk sahabat-sahabat kita yang non muslim," ujarnya, Minggu (9/1/2022).

Dia mengatakan bahwa penggunaan vaksin yang mengandung material haram seperti babi boleh digunakan, namun hanya dalam keadaan darurat saja. Dia menjelaskan ada beberapa persyaratan sebelum menentukan kategori darurat.

Pertama, dapat mengancam nyawa seseorang jika tidak dilakukan. Kedua, tidak ada vaksin lain atau ada vaksin lain tetapi jumlahnya sangat tidak tercukupi, sementara kondisinya sangat membahayakan jika tidak tervaksin.

"Darurat itu artinya tidak dalam kondisi yang mendesak. Kalau tidak menggunakan vaksin yang haram itu membahayakan karena tidak ditemukan vaksin-vaksin yang lain, atau jumlah vaksin yang halal itu tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Namun, dia menuturkan jika sudah terdapat berbagai jenis vaksin, termasuk vaksin yang diproduksi secara halal, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk menggunakan vaksin yang mengandung material haram.

"Tetapi kalau vaksinnya sudah berlebihan, apalagi produksi vaksin sudah dibikin sendiri oleh dalam negeri, maka sudah tidak ada alasan lagi bahwa vaksin yang terkandung material haram itu digunakan sekalipun dengan alasan darurat. Jadi alasan darurat itu hilang," pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

vaksinasi
Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top