Bisnis.com, JAKARTA - 21 Juli 1954 Konvensi Jenewa digelar dimana salah satu pembahasannya yakni membagi Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.
Konferensi tersebut menghasilkan serangkaian resolusi yang dikenal sebagai Kesepakatan Jenewa, sebuah peta jalan untuk transisi Vietnam menuju kemerdekaan.
Dilansir dari Alphastory, konferensi Jenewa menyatakan wilayah Vietnam akan dibagi sementara menjadi utara dan selatan, kemudian diberikan peta jalan menuju pemilihan umum yang bebas, pemerintahan sendiri, reunifikasi dan kemerdekaan.
Sayangnya, rencana yang ditetaskan di Jenewa dirusak dan disabotase oleh kurangnya dukungan. Delegasi Amerika menghadiri KTT Jenewa tetapi jarang berpartisipasi. Menteri Luar Negeri AS John Foster Dulles, seorang anti-komunis yang keras, menolak untuk mengakui, berjabat tangan dengan atau berbicara langsung dengan delegasi China atau Viet Minh.
Ada juga perpecahan dan ketidaksepakatan di blok komunis. Baik Cina maupun Uni Soviet, karena alasan strategis mereka sendiri, menolak untuk mendukung klaim Viet Minh untuk memerintah seluruh Vietnam. Kepala negosiator Ho Chi Minh, Pham Van Dong, memilih untuk tidak terlalu dekat dengan Moskow atau Beijing, lebih memilih bahwa Vietnam Utara tetap bertanggung jawab atas nasibnya sendiri.
Konferensi Jenewa berlangsung hingga 21 Juli sebelum menghasilkan kesepakatan resmi. Di antara ketentuan Kesepakatan Jenewa adalah sebagai berikut:
- Vietnam akan menjadi negara merdeka, secara resmi mengakhiri 75 tahun kolonialisme Prancis. Bekas koloni Prancis, Kamboja dan Laos, juga akan diberi kemerdekaan.
- Vietnam akan dibagi sementara untuk jangka waktu dua tahun. Batas sementara ditetapkan pada garis lintang 17 derajat utara khatulistiwa, yang juga dikenal sebagai paralel ke-17. Perbatasan itu dimaksudkan untuk “menyelesaikan pertanyaan militer dengan maksud untuk mengakhiri permusuhan … garis demarkasi militer bersifat sementara dan tidak boleh ditafsirkan dengan cara apa pun sebagai batas politik atau teritorial”.
- Pemilihan umum nasional dijadwalkan pada Juli 1956. Pemilihan itu akan dilakukan di bawah pengawasan internasional. Hasil pemilu akan menentukan sistem politik dan pemerintahan di Vietnam yang baru merdeka.
- Selama masa transisi dua tahun, personel militer diperintahkan untuk kembali ke tempat asalnya: tentara Viet Minh dan gerilyawan ke Vietnam Utara, pasukan Prancis dan pro-Prancis ke Vietnam Selatan. Warga sipil Vietnam bebas untuk pindah ke Vietnam Utara atau Selatan.
- Selama masa transisi baik Vietnam Utara dan Selatan sepakat untuk tidak membentuk aliansi militer asing atau mengizinkan pembangunan pangkalan militer asing.
