Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah belum menempatkan sektor air bersih dan sanitasi sebagai prioritas program pembangunan, akses masyarakat Indonesia ke sana sangat rendah, bahkan terburuk di Asia Tenggara.
Koordinator Regional Indonesia Urban Water Sanitation & Hygiene (Iuwash) Jawa Tengah, Jefry Budiman menyatakan setiap tahun 100.000 anak Indonesia meninggal dunia akibat karena diare. “Kasus penderita diare di Indonesia setiap tahunnya mencapai 120 juta orang anak, dengan angka kematian rata-rata 100.000 anak,” katanya di sela workshop Membangun Forum Corporate Social Responsibility (CSR) untuk percepatan Pembangunan Jawa Tengah Sektor Air Bersih dan Sanitasi di Semarang, Selasa, (7/10/2014).
Menurut dia hal itu disebabkan akses air bersih dan sanitasi masyarakat di Indonesia masih rendah, sehingga kasus kematian anak-anak akibat penyakit diare angkanya tinggi.
Jefry mengatakan saat ini mengakses air bersih masyarakat terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih rendah, yakni baru mencapai 37%. Di sektor sanitasi bahkan lebih parah yaitu hanya 2% yang disebabkan masih rendahnya jamban rumah tangga terkait dengan sistem pembuangan kotoran yang benar.
“Ibu-ibu yang sadar pentingnya cuci tangan pakai sabun sebelum menyusui bayi, sebelum dan sesudah makan, atau setelah buang air besar masih rendah yakni baru 15%,” katanya.
Kondisi ini diperburuk lagi dengan perilaku masyarakat untuk buang air besar sembarangan masih mencapai sekitar 16%.
Indonesia, katanya, sudah mencanangkan universal akses, di mana semua warga negara dan rumah tangga sudah 100 % terakses kepada fasilitas dasar termasuk air minum dan sanitasi pada 2019.
Karena itu pembangunan akses ke sair bersih dan sanitasi perlu percepatan. Namun untuk itu pemerintah tidak bisa sendirian mengerjakan ini, sehingga melalui CSR salah satu cara menjawab persoalan.
Guru Besar Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Totok Mardikanto menyatakan selama ini permasalah akses air bersih dan sanitasi belum menjadi prioritas utama oleh pemerintah, pengusaha, dan rakyat. “Ini mendorong pemerintah maupun pengusaha tidak melirik sektor tersebut sebagai sasaran program CSR,” saran dia.
Sementara pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Sri Puryono menyatakan permasalahan dan tantangan di bidang pengelolaan air dan sanitasi semakin berat.
