Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diminta memaksimalkan dana dari APBN untuk keperluan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ketimbang menaikkan iuran dari peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah sebesar Rp10.000.
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran bagi peserta mandiri justru akan semakin membebani pekerja yang bukan penerima upah. Menurutnya, pemerintah harus menambah alokasi APBN untuk peserta PBI.
"Sehingga program yang dijalankan BPJS Kesehatan benar-benar dilaksanakan secara gotong royong," kata Timboel di Jakarta, Senin (19/1/2015).
Dalam APBN 2015, dana peserta penerima PBI sebesar Rp19,94 triliun dengan asumsi 86,4 juta peserta. Namun, pada tahun ini jumlah peserta penerima PBI akan ditambah sebanyak 1,7 juta orang yang berasal dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan dana sebesar Rp400 miliar.
“Harusnya iuran PBI yang dinaikkan menjadi Rp22.500 untuk mencegah defisit di mana klaim lebih tinggi dari iuran. Iuran peserta mandiri tidak usah karena mereka tidak memiliki upah tetap,” ujar Timboel.
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah mengajukan kenaikan iuran dari peserta mandiri, yakni sebesar Rp10.000. Dengan demikian, iuran wajib untuk layanan rawat inap kelas III akan menjadi Rp35.500 per orang per bulan dari sebelumnya Rp25.500, kelas dua menjadi Rp52.500, dan kelas I menjadi sebesar RP69.500.
Adapun untuk iuran PBI, DJSN memperkirakan kenaikan iuran mencapai Rp8.275 per orang per bulan. Saat ini, iuran yang harus dibayar peserta BPJS Kesehatan dari penerima PBI sebesar Rp19.225 per orang per bulan. (Bisnis.com)
BACA JUGA:
Sering Ngompol: Idealnya Berkemih Sekali Empat Jam
BPJS KESEHATAN: Pekerja Tuding Pemerintah Langgar UU BPJS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
