Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan Kampung Keluarga Berencana atau KB, untuk merevitalisasi program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga.
Surya Chandra Surapaty, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengatakan Presiden Jokowi telah menyatakan kesediaannya untuk meluncurkan kampung KB di Pangandaran dan Cirebon pada Januari 2016.
Harapannya, program tersebut dapat merevitalisasi program KB yang mengalami penurunan.
“Kami merasakan program KB mengalami penurunan, sehingga perlu dilakukan gerakan untuk menggalakkan kembali program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Surya menuturkan, saat ini program KB wajib dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dengan daerah. Berdasarkan UU No23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat hanya mengelola 10 sub kewenangan, seperti menyediakan petugas lapangan dan penyuluh KB.
Menurutnya, pemerintah pusat juga mengelola alat dan obat kontrasepsi, serta sistem informasi keluarga yang akan menjadi basis data kependudukan. Data tersebut nantinya akan digunakan pemerintah sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan.
Surya menyebut, pendirian Kampung KB akan dilaksanakan di setiap kabupaten dan kota. Di dalam kampung KB, BKKBN akan mendirikan rumah sehat sebagai tempat untuk ibu rumah tangga mengikuti program bina keluarga balita, remaja, dan lansia.
“Kami harapkan keluarga menjadis sejahtera setelah mengikuti program KB, dan menjadi lebih sejahtera dengan mengikuti program pembangunan keluarga, yaitu tri bina keluarga,” ujarnya.
Surya juga meminta Presiden Jokowi untuk membuka Konfrensi Internasional tentang Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan pada 9-12 November 2015 di Nusa Dua, Bali.
