Bisnis.com, BANDUNG -- Peran pemerintah daerah dalam mendukung kebudayaan khususnya perfilman dinilai masih sangat minim. Pasalnya, dibeberapa daerah di luar Pulau Jawa, sangat sedikit fasilitas atau ruang untuk mengapresiasi karya film sebagai salah satu karya seni.
Salah satu contoh di Provinsi Aceh yang belum adanya bioskop atau tempat pertunjukan film. Hal ini dikarenakan kebijakan politik yang tidak melirik kesenian sebagai salah satu tonggak pembangunan daerah.
Sama halnya dengan daerah bagian timur Indonesia, yang lebih minim fasilitas kebudayaan.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan, minimnya komunitas perfilman di berbagai daerah akibat tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.
"Kabupaten/Kota tidak ada inisiatif untuk gerakkan seni apalagi perfilman di daerahnya. Sehingga generasi sekarang juga enggan masuk ke dunia perfilman," ungkap Deddy dalam Kongres Kesenian Indonesia, Kamis (3/12/2015).
Menurut Deddy, untuk menggerakkan roda perfilman Indonesia juga perlu campur tangan pemerintah serta industri kreatif untuk menciptakan karya seni yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas.
"Salah satunya dengan bentuk TV komunitas yang dimulai dari desa dulu saja. Buat TV komunitas jadi jendela bagi pelestarian budaya. Di situ juga ada sosial kontrol dan picu terbentuknya komunitas budaya yang lainnya," tutur aktor senior ini.
Dengan adanya TV komunitas, lanjut Deddy, pengaruh budaya dari luar yang negatif tidak dapat masuk dikarenakan komunitas mempunyai budaya yang kuat dan lebih berkualitas.
"Contohnya saja pengaruh sinetron pada generasi muda. Kalau dari TV komunitas ini bisa tampilkan film lokal yang lebih bagus dan berkualitas, tidak akan masuk itu pengaruh buruk dari sinetron," paparnya.
Deddy mengatakan, dukungan pemerintah terhadap kesenian perlu ditingkatkan, salah satunya dengan menyelenggarakan festifal film atau seni yang melibatkan komunitas lokal.
"Dengan begitu seni gak akan mati," pungkasnya.
