Bisnis.com, JAKARTA - Pemanfaatan teknologi informasi menimbulkan adanya perubahan dalam metode dan hasil penghitungan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Tanah Air.
Sejak Oktober 2016 lalu, Badan Pusat Statistik menyatakan telah menggunakan data roaming selular untuk pencatatan wisman yang masuk lewat pos lintas batas pada 46 kecamatan yang berada di 19 kabupaten.
Deputi Kepala Badan Pusat Statistik Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo mengatakan data roaming tersebut merupakan terobosan dalam bidang pariwisata.
Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pemerintah tidak mengawasi pos-pos lintas batas. Selama ini, Direktorat Imigrasi hanya mencatat keluar masuk wisatawan di 19 pintu utama.
"Yang jadi masalah adalah pos masuk lewat jalur laut dan darat, karena banyak sekali pintunya. Tidak semua perbatasan ada yang menjaga makanya data statistik pariwisata kita masih underestimate," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, di Jakarta, Selasa (30/1/2017).
Dia mengakui, masalah geografis Indonesia menjadi kendala utama yang selama ini membuat BPS maupun Direktorat Imigrasi kesulitan menyediakan data yang akurat tentang jumlah wisatawan yang masuk lewat lintas batas.
"Mulai Oktober tahun lalu, kami mulai didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Telkomsel yang menguasai 92% pangsa pasar di perbatasan untuk mendapatkan data roaming," katanya.
BPS mencatat penghitungan wisman di pos lintas batas yang tercatat lewat roaming selular sebanyak 68.112 kunjungan pada Oktober tahun lalu dan 71.169 pada November 2016. Adapun, data pada Desember 2016 diperkirakan akan lebih besar.
Dari segi penambahan devisa, perubahan metode tersebut tidak terlalu signifikan. Pasalnya, jumlah belanja wisman di perbatasan hanya berkisar US$50 per kunjungan, jauh di bawah rata-rata spending wisman secara nasional sebesar US$1.200.
Akan tetapi, menurut Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata BPS Titi Kanti Lestari, metode tersebut dapat mendongkrak penambahan wisman. Apalagi, pemerintah mematok target 12 juta kunjungan wisman pada 2016, tetapi sampai November realisasinya baru mencapai 10,4 juta.
Guna memaksimalkan proses pencatatan di pos lintas batas secara berkelanjutan, BPS akan bersinergi dengan berbagai pihak antara lain Kemenpar, Kemenkominfo, dan Bank Indonesia.
Kemenpar selaku pengguna data akan berperan menyediakan anggaran dan rincian kebutuhan data. Sedangkan Kominfo digandeng selaku regulator untuk mensinergikan para operator seluler sehingga dapat menyiapkan data roaming sesuai kebutuhan BPS dan Kemenpar.
"Draft MoU sudah ada, kami akan dorong agar bisa terlaksana segera, paling tidak pada triwulan I/2017," ujarnya.
Meski memiliki sejumlah aspek positif, menurutnya metode baru tersebut juga tidak menjamin keakuratan data sampai 100%. Kelemahannya antara lain bila turis mengganti kartunya dengan provider lokal sehingga data roaming tidak tercatat dalam sistem.
"Kita belum bisa seperti di luar negeri yakni bila orang asing hendak membeli provider kartu pasti diminta kartu identitas atau passport. Makanya jadi pasti ada juga yang tidak tercatat," ulasnya.
Selain itu skema baru ini juga membuat penghitungan data menjadi tidak apple to apple bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.
Saat ini BPS masih menunggu rekomendasi dari Forum Masyarakat Statistik untuk melakukan ekstrapolasi atau perluasan data roaming pada jumlah kunjungan wisman yang telah dilaporkan BPS sepanjang Januari - September 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
