Sosialisasi Program Lewat Film

Dewasa ini, perkembangan Industri kreatif di Tanah Air semakin marak yang ditandai dengan semakin banyaknya karya dan inovasi baru di bidang ini.
Ramdha Mawaddha | 18 Maret 2017 11:40 WIB

Dewasa ini, perkembangan Industri kreatif di Tanah Air semakin marak yang ditandai dengan semakin banyaknya karya dan inovasi baru di bidang ini. Dari seluruh subsektor industri kreatif, film tampak begitu kentara kemajuannya, utamanya setelah sempat mati suri pada era 1990-an.

Kemajuan ini didukung dengan bertambahkanya kantong-kantong komunitas film independen hampir di seluruh pelosok Tanah Air.

Film yang merupakan wadah untuk menyampaikan pesan secara visual menjadi sedemikian luwes ketika bertemu dengan beragam kepentingan.

Kedahsyatan pesan dalam gambar bergerak dapat kita lihat dalam film dokumenter Triumph of The Will karya sutradara film Jerman Leni Riefenstahl.

Film yang dibuat pada 1935 begitu kental dengan propaganda. Film yang berisi situasi Kongres Partai Nazi di Nuremberg yang dihadiri oleh lebih dari 700.000 pendukung.

Film ini dibuat oleh Riefenstahl atas permintaan Pemimpin Nazi Adolf Hitler—yang juga menjadi produser eksekutif tidak resmi— dengan tujuan untuk mengabarkan kembalinya Jerman sebagai kekuatan yang besar dengan Hitler sebagai pemimpin yang berhasil membawa kemuliaan bagi bangsa.

Upaya untuk memberikan hiburan sekaligus menyelipkan pesan melalui medium fi lm agar dapat diterima oleh khalayak ter nyata disadari benar tidak hanya oleh kalangan swasta tetapi juga pemerintah.

Belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkolaborasi dengan United States Agency for International Development (USAID) menggelar program Festival Film Kawal Harta Negara (FKHN).

Festival film ini digelar untuk pertama kalinya dengan tujuan mendorong partisipasi publik, khususnya pelajar, pembuat film, dan komunitas kreatif di Indonesia untuk mengirimkan film yang bercerita tentang produk, pencapaian, peran serta fungsi BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman menuturkan, selama ini pendekatan BPK ke masyarakat masih bersifat normatif.

Penyelenggaraan festival film sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran publik untuk turut mengawal harta negara. Program ini menjadi pilihan karena film diakui sebagai media yang sangat lekat dengan semua kalangan, terutama generasi muda.

“Festival ini menjadi sebuah pasar yang dapat ditarik untuk mengajari mereka teknik membuat film yang bagus, dan sekaligus memberikan informasi mengenai pentingnya harta negara sehingga dapat menarik minat mereka untuk terlibat dalam proses itu,” ujarnya.

Upaya untuk menggelar festival film tidak lepas dari keberhasilan BPK dalam memproduksi lebih dari 15 film dengan tema beragam mulai dari BPK, laporan audit, dan sepak terjang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pada FKHN 2017, terdapat beberapa kategori yang dikompetisikan yakni film fiksi, film pendek dokumenter, iklan layanan masyarakat dan video citizen journalism.

Seluruh kategori yang terbuka untuk umum dan pelajar ini dimulai pada 14 Maret 2017—7 Juli 2017. Selain kompetisi, juga diselenggarakan workshop fi lm dan roadshow fi lm di empat kota yakni Magelang, Ternate, Medan, dan Malang.

Dalam program itu, BPK dan USAID menggandeng sutradara Ismail Basbeth untuk melakukan pendampingan bagi peserta untuk membuat ide kreatif.

Dia mengatakan yang terpenting dalam memproduksi fi lm adalah bagaimana pesan sineas dapat dipahami oleh publik. Menurutnya, seorang sineas harus memiliki kesadaran sebagai manusia yang utuh. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidangnya, maka karya besar dapat lahir.

Selain itu, tambahnya, sineas harus terus bereksperimen dan tidak takut dengan kegagalan. Dia mencontohkan film layar lebar hasil karyanya yanag berjudul Mencari Hilal. Film ini memenangkan Piala Citra Festival Film Indonesia 2015 untuk kategori aktor terbaik.

Direktur program Jogja-NETPAC Asian Film Festival ini mengaku banyak bereksperimen terkait karya sehingga mampu memproduksi film dengan pesan yang mendalam dan mengena di hati khalayak.

WAHANA BARU

Penggunaan film sebagai wahana baru sosialisasi program cukup disadari oleh pemerintah. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan turut menggelar ajang MEA Video Competition (MEAVIC) untuk menjaring para filmmaker muda, pada rentang usia sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi.

Film dijadikan medium kompetisi mengingat implikasinya yang begitu efektif sebagai sarana sosialisasi. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), membuat pemerintah semakin getol menyasar generasi yang lebih muda untuk meningkatkan daya saing mereka, termasuk dalam bidang perfilman.

Tidak disangka-sangka, 40 karya yang masuk ke meja panitia MEAVIC menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Ternyata, kreativitas anak usia sekolah dalam membuat film pendek bertema sosialisasi MEA sangat beragam.

Salah satu juri kompetisi, Sutradara Joko Anwar menilai sebagian besar film berdurasi 4 menit karya anak SMA/SMK dan mahasiswa tersebut sudah cukup bagus dari segi konten dan substansi, meskipun masih membutuhkan banyak koreksi dalam hal sound editing.

“Terlihat sekali bahwa generasi muda mau belajar banyak sebelum membuat sebuah film. Pada saat orang dewasa belum cukup aware dengan MEA, mereka sudah belajar banyak tentang manfaat dan tantangan dari era keterbukaan tersebut dan diterjemahkan ke dalam bentuk video.”

Sutradara A Copy of My Mind itu mengatakan upaya pemerintah menggelar kompetisi film dengan tema sosialisasi program tertentu akan lebih efektif dibandingkan menghelat seminar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
film, industri kreatif

Sumber : Bisnis Indonesia (18/3/2017)

Editor : Gita Arwana Cakti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top