Bisnis.com, JAKARTA - Pengarusutamaan gender di lingkungan birokrasi pemerintahan kian terlihat. Tidak sedikit perempuan yang kini mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan struktural tertinggi di pemerintahan. Meski jumlahnya belum sebesar laki-laki, tetapi peningkatannya terus terjadi setiap tahun.
Hal ini terlihat dari data lembaga riset politik dan kebijakan public dengan perspektif gender, Cakra Wikara Indonesia (CWI) yang mengumpulkan dan menganalisa data dari dua periode yang berbeda yaitu tahun 2011—2102 (sebelum berlakunya UU ASN) dan 2014 – 2016, setelah berlakunya UU ASN.
Pada periode 2011-2012, ditemukan bahwa perempuan yang menduduki jabatan Eselon (I-V) di birokrasi pemerintahan hanya sekitar 22,38 persen. Angka ini kemudian sedikit meningkat selama periode 2014—2016 dengan jumlah persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I-V mencapai 23,48 persen.
Salah satu perempuan yang berhasil menduduki jabatan eselon I di kementerian adalah Gati Wibawaningsih yang dipercaya menjabat sebagai Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian sejak 2016.
Wanita kelahiran Juli 1961 ini mengakui tidak mudah sebetulnya bagi perempuan untuk menduduki posisi tertinggi dalam jabatan struktural apalagi ketika berada pada eselon I karena hampir 70 persen waktu tercurahkan untuk pekerjaan.
Sebab, bagaimanapun perempuan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga sehingga dukungan dari suami dan anak merupakan hal paling penting. Kondisi ini yang menyebabkan tidak banyak perempuan ingin tampil meskipun mereka memiliki kapasitas mumpuni yang tidak kalah dibandingkan dengan pria.
| Baca Juga 5 Tips Tetap Harmonis dengan Pasangan |
|---|
“Sebetulnya ini [peran ganda] yang berat. Karena kalau laki-laki itu mereka tidak ada halangan dan bisa 100 persen bekerja, sedangkan perempuan harus memikirkan keluarga juga,” tuturnya.
Padahal, dalam pengarusutamaan gender, baik perempuan maupun laki-laki sebetulnya memiliki kesempatan yang sama untuk meniti jenjang karir hingga tingkat tertinggi. Kesempatan ini pula yang kemudian dimanfaatkan Gati untuk lebih serius dalam meniti karirnya hingga mencapai posisi sebagai satu-satunya Dirjen perempuan di Kementerian Perindustrian.
Gati sendiri mengaku sempat hampir keluar dari pekerjaan karena ingin mengikuti suami berbisnis, tetapi dia selalu ditahan dan justru diberi kesempatan oleh kementerian untuk menduduki jabatan lebih tinggi.
Dimulai sejak dirinya menduduki posisi sebagai Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah II pada Oktober 2010. Selang empat tahun menjabat, dia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Ditjen Industri Unggul Berbasis Teknologi Tinggi pada Maret 2014 serta Direktur IKM, Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan pada Januari 2016, hingga akhirnya dilantik sebagai Dirjen IKMA enam bulan kemudian.
Wanita peraih gelar master Ekonomi dari Vanderbilt University, Amerika Serikat ini mengakui pengalamannya menempati berbagai posisi tersebut menjadi bekal kuat saat maju mencalonkan diri sebagai Dirjen.
“Tidak mudah untuk menjadi Dirjen karena harus bersaing dengan laki-laki sehingga kita harus menunjukkan keunggulan yang kita miliki. Keseriusan saya dengan memperhatikan hal-hal kecil untuk diselesaikan mungkin menjadi salah satu keunggulan yang membuat saya berada di posisi ini [Dirjen IKMA],” tutur wanita peraih Satya Lencana Karya Satya ini.
Meski hanya satu-satunya perempuan yang menduduki kursi eselon I di Kementerian Perindustrian, peran Gati tetaplah sama dengan dirjen lainnya. Dia tetap merasakan adanya kesetaraan dalam karir karena setiap pendapat yang dikemukakannya sama-sama didengar.
Dalam mengemban jabatannya ini, Gati melakukan pendekatan layaknya seorang ibu yang senantiasa membimbing dan mengayomi sekitar 4,4 juta IKM di seluruh Indonesia. Dia pun tak jarang untuk terjun langsung mengontrol dan melihat perkembangan bisnis para pelaku IKM sehingga mereka merasa lebih termotivasi dan bersemangat.
Gati juga mengaku sangat bersyukur Indonesia memiliki sosok perempuan seperti Kartini yang telah membuka wawasan masyarakat untuk menjunjung tinggi emansipasi perempuan. Tidak ada lagi pembeda antara perempuan dan laki-laki dalam kesempatan meniti karir dan dalam hal pengupahan, terutama bagi PNS.
“Saat ini saya lihat sudah cukup banyak direktur [eselon 2] yang diisi oleh perempuan,” ujarnya.
