Bisnis.com, JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainable Development Goal's (SDG's) mendorong pemerintah untuk memasukkan persoalan sunat perempuan dalam target dan tujuan kesetaraan gender.
Hamong Santoso dari International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) mengatakan beberapa pihak yang harus menaruh perhatian terhadap persoalan ini antara lain Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Agama. Dia menilai persoalan sunat perempuan selama ini merupakan masalah yang tidak menjadi perhatian pemerintah.
"Pada 2016 ini Indonesia menjadi penyumbang terbesar ketiga setelah Mesir dan Ethiopia dari 200 juta perempuan di 30 negara,"ujarnya, Kamis ,(4/8).
Hamong mengutip penelitian Jurnalis Uddin bertajuk 'Female circumcision: a social, cultural, health and religious perspective' mengenai dampak buruk sunat bagi perempuan. Riset yang dilakukan pada 2010 tersebut menunjukkan sunat perempuan berisiko pendarahan yang mengakibatkan kematian, infekai pada organ dalam dan panggul organ, tetanus, penyakit gangrane, kerusakan organ dalam hingga pembengkakan uretra.
Kendati sejumlah riset telah menunjukkan dampak buruk sunat, praktik semacam ini masih lumrah dilakukan. Beberapa tenaga medis juga ikut terlibat dengan mengadakan sunat perempuan yang didukung kebijakan kementerian kesehatan.
