Bisnis.com, JAKARTA - Faktor besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat di Indonesia masih menjadi salah satu pekerjaan rumah, bagi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan untuk menawarkan produk pariwisata kesehatan.
"Yang menjadi kendala karena kan alat-alat kesehatan itu kan mahal, pajak di sini juga mahal," ungkap Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata Kemenpar, R. Kurleni Ukar saat ditemui Bisnis di Lantai 22 Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenpar RI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).
Sehingga, Nike, panggilan R. Kurleni Ukar, mengatakan pekerjaan rumah dari segi biaya pelayanan kesehatan harus disingkronisasikan dengan harga pelayanan kesehatan di luar negeri.
"Supaya kompetitif dengan negara lain," lanjutnya.
Selain itu pekerjaan rumah lainnya untuk mensukseskan program pariwisata kesehatan dibilang medis maupun wellness adalah mengenai pelayanan rumah sakit atau tempat kesehatan tradisional yang akan dipromosikan.
Nike menilai perbaikan dari segi pelayanan harus dilakukan agar wisatawan atau pasien asing yang hadir untuk berobat tidak kecewa dan mau merekomendasikan metode pengobatan Indonesia kepada orang-orang terdekatnya.
Selain itu, pekerjaan rumah lainnya adalah masalah asuransi kesehatan luar negeri yang bisa diterima di Indonesia.
"Jadi, bagaimana kita bisa menawarkan asuransi [kesehatan] dan menerima asuransi [kesehatan dari luar negeri]. Jadi, orang luar bisa mengakui bahwa [saat berobat] di sini bisa klaim [asuransi kesehatannya], nah biasanya [asuransi kesehatan] kan ada standar-standar tertentu dan itu kita harus kita kenali," kata Nike.
Saat ini yang menjadi target utama untuk program pariwisata kesehatan adalah masyarakat Indonesia.
"Jadi kita harus meyakinkan mereka [masyarakat] Indonesia kalau kita punya dokter dan fasilitas rumah sakit yang bagus, tidak perlu keluar negeri," ungkap Kepala Bidang Kemitraan Industri Pariwisata Kemenpar Agustien Muliawati yang mendampingi Nike.
