Bisnis.com, JAKARTA-- Permasalahan stunting menjadi salah satu yang harus diselesaikan untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, dinamis, terampil serta menguasai IPTEK.
Dalam lima tahun terakhir, permasalahan stunting di Indonesia mengalami kemajuan yang positif. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia, tahun 2019 menunjukan prevalensi stunting sebesar 27,67%, mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 30.8%.
Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang optimal. Hal tersebut sebagai dampak dari kekurangan gizi secara kumulatif.
Dampaknya anak terlalu pendek untuk usianya diikuti dengan penurunan kemampuan kognitif dan resiko tinggi di masa depan mengalami berbagai komplikasi penyakit. Masalah stunting pada anak ketika di masa depan apabila sudah memasuki usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang tidak kompetitif.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menerangkan, Indonesia memiliki problem yang besar pada usia angkatan kerja karena problem stunting. Hampir separuhnya dari jumlah usia angkatan kerja di Indonesia pernah mengalami stunting.
"Usia kerja kita itu mantan stunting 54%. Kalau sekarang ini jumlah usia kerja kita 196 juta. Kira-kira ada sekitar 100 juta mantan stunting, kata Muhadjir dalam keterangannya dikutip Minggu (9/2/2020).
Menurutnya, permasalahan stunting apabila tidak diselesaikan tuntas maka akan terus ada angkatan kerja Indonesia yang mantan penderita stunting. Apalagi pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Maka dari itu, Pemerintah akan berusaha selesaikan permasalahan stunting hingga serendah mungkin.
"Kalau bisa Indonesia mencapai angka stunting yang sangat rendah (<14%). Kalau kita ingin menyiapkan bonus demografi berkualitas. Kemudian sampai balita usia dini ini juga menjadi tanggung jawab kita mencegah mereka dari stunting. Apabila sudah lolos dari stunting itu sudah lumayan, baru setelah itu kita antar dengan memajukan pendidikan," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan stunting adalah permasalahan multidimensional yang butuh juga penyelesaian secara multi sektoral. Terawan mengatakan, pemerintah telah memiliki upaya untuk menghapuskan stunting.
"Melalui strategi nasional penanggulangan stunting 2018-2024 kita sudah mengupayakan konvergensi melalui dua metode, yakni: intervensi spesifik berupa konseling orang tua, suplementasi gizi untuk orang tua dan anak; serta melalui intervensi sensitif berupa bantuan pangan, bantuan tunai, jaminan sosial, jaminan kesehatan nasional, dan lainnya," terang Terawan.
Menkes mengatakan fokus wilayah untuk mensukseskan program ini telah diperluas yang didukung juga oleh anggaran yang cukup untuk melaksanakan program ini. Untuk tahun 2020, program ini akan melingkupi 260 kabupaten/kota yang kedepannya juga akan terus diperluas.
"Sehingga sasarannya pada tahun 2024 akan melingkupi seluruh kabupaten di Indonesia," ucap Menkes.
Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dengan mengedepankan kearifan lokal masing-masing. Program intervensi spesifik gizi dan intervensi sensitif gizi harus bisa berkesinambungan untuk mencapai cakupan target maksimal hingga 90%.
"Sinergi kementerian lembaga dan khususnya pemerintah daerah harus berjalan untuk mencapai target itu,"katanya.
