Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan menyepakati kerja sama terkait pengendalian antmicrobacterial resistance (AMR) dengan Inggris senilai 4,8 juta poundsterling (Rp85,88 miliar).
MoU tersebut ditandatangani oleh perwakilan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Inggris Lord Bethell dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto secara online, Senin (22/6/2020).
Program hibah Fleming Fund dari Inggris tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan negara dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis infeksi resisten obat dengan titik berat pada infeksi bakteri, serta untuk memperbaiki data surveilans agar dapat digunakan untuk menentukan kebijakan tingkat nasional dan internasional.
“Setelah melalui diskusi kami menyepakati untuk memperkuat kerja sama kami melalui MoU ini. Kami berharap implementasi dari MoU bisa berhasil dan hasil yang dicapai bisa tepat waktu,” kata Terawan, Senin (23/6/2020).
Indonesia telah berkomitmen membiayai hingga 10 ilmuwan Indonesia, peneliti, dokter sebagai bagian dari beasiswa Fleming Fund.
Selain itu, perwakilan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Inggris Lord Bethell mengatakan pandemi global Covid-19 menyoroti pentingnya kebersamaan negara dalam menyelesaikan tantangan kesehatan ini, mulai sekarang dan di masa depan.
| Baca Juga Kenali Gejala Gerd |
|---|
“Persetujuan seperti ini merupakan cara untuk berbagi pengetahuan dan keahlian antara Inggris dan Indonesia, penguatan sistem kesehatan kita, dan akhirnya menyelamatkan kehidupan,” ucap Lord Bethell.
AMR merupakan kemampuan mikroorganisme (seperti bakteri, jamur, virus, atau protozoa) yang membuat efek obat antimikroba/antibiotik menjadi tidak bekerja.
Selain menyepakati dana hibah, kerja sama ini juga menyepakati kerja sama Kesehatan dan rencana aksi bersama.
MoU difokuskan pada area kerja sama layanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, teknologi dan alat kesehatan, pengembangan SDM kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
Salah satu bentuk kolaborasi pada MoU kerja sama tersebut adalah layanan kesehatan masyarakat melalui telemedicine. Terkait hal itu akan dilakukan kolaborasi untuk mengembangkan peta jalan pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat secara digital.
Pada kaitannya dengan pandemi Covid-19, kedua negara setuju berbagi informasi penyakit menular terutama Covid-19 dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut.
