Bisnis.com, JAKARTA - Dominic Phua, 30, seorang pekerja kantoran berdarah China-Singapura di Seoul Korea Selatan, merasa ragu untuk naik taksi setelah ditendang keluar untuk kedua kalinya pada bulan September, setelah pengemudi mengetahui bahwa dia adalah orang asing.
"Hal yang sama pernah terjadi pada saya sekali di bulan Maret saat awal pandemi merebak. Kedua kali mereka tiba-tiba meminta saya keluar dari mobil di tengah jalan, memperlakukan saya seperti penyebar virus corona. Saya sangat terkejut saat itu sehingga saya tidak bisa ' Bahkan tidak mengambil gambar plat nomor mobil atau melaporkannya ke polisi, "kenang Phua mengutip The Korea Times pada Jumat (27/11/2020).
Dia juga berbagi beberapa insiden di mana dia ditolak masuk ke restoran dan kafe karena kebangsaannya.
"Di sebuah kafe di Seoul saya diizinkan masuk, mungkin karena saya secara etnis Asia, tetapi setelah mereka mendengar saya dan teman-teman saya berbicara dalam bahasa Inggris, kami segera diminta untuk pergi. Ketika ditanya mengapa, staf menjawab 'ini milik kami. kebijakan yang ditetapkan oleh manajer," tuturnya.
Petrova Ksenia, seorang siswa dari Rusia, merasa kesulitan untuk melacak berita terbaru Covid-19 di Korea Selatan karena dia tidak fasih berbahasa Korea. Dia baru-baru ini harus menghabiskan waktu lama mencari informasi yang tepat tentang langkah-langkah jarak sosial lima tingkat.
"Tindakan jarak sosial di sini memiliki banyak hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan saya tidak ingin melanggar aturan apa pun karena akan dikenai denda. Tetapi karena hanya sedikit situs web pemerintah yang menawarkan terjemahan dalam berbagai bahasa, saya kebanyakan menggunakan media sosial. saluran media dan ruang obrolan di Kakao dijalankan oleh orang Rusia untuk mendapatkan informasi, "katanya.
Phua dan Petrova adalah di antara banyak orang asing yang pernah mengalami diskriminasi terkait Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari atau telah dikeluarkan dari kebijakan negara, menurut badan hak asasi manusia nasional.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea (The National Human Rights Commission of Korea/NHRCK) mempublikasikan laporannya tentang hak asasi warga asing di tengah pandemi Covid-19 pada hari ini Jumat (27/11/2020), termasuk survei yang dilakukan antara Juli dan Agustus pada 307 ekspatriat yang tinggal di Seoul dan Provinsi Gyeonggi.
Survei menunjukkan, 73 persen merasa tersisih dari kebijakan negara. Ketika ditanya kasus tertentu, 30 persen menunjukkan pengecualian mereka dari rencana dana bantuan negara, diikuti oleh 29 persen yang menyebutkan peringatan pesan teks yang hanya disediakan dalam bahasa Korea, dan 16 persen yang menjawab bahwa mereka tidak dapat membeli masker wajah melalui sistem rotasi lebih awal. di bulan Maret 2020.
Selain kebijakan negara, satu dari tiga warga asing mengalami diskriminasi dalam kesehariannya. Mereka telah menerima komentar agresif baik daring maupun luring, dan menghadapi praktik diskriminatif di angkutan umum, serta di restoran dan kafe.
Laporan mereka tentang insiden spesifik berkomentar, "Seorang pria mendekati saya di halte bus dan berteriak 'Berhenti menyebarkan virus dan kembali ke negara Anda,'" dan "Saya membaca banyak komentar di internet untuk mendeportasi semua orang China."
Keluhan lain adalah orang-orang menghindari naik lift bersama mereka atau duduk di sebelah mereka di kereta bawah tanah.
"Sejak wabah virus korona, orang asing dari berbagai negara telah terkena diskriminasi dan stigma sosial yang serius. Mereka juga tidak diberi informasi dengan benar tentang situasi dalam bahasa yang mereka mengerti," tulis laporan itu.
Juga dicatat bahwa pekerja migran di pabrik mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil oleh majikan mereka, seperti tidak diberi masker dan dilarang meninggalkan tempat tinggal mereka.
Banyak pengusaha yang melarang pekerjanya pergi ke tempat lain selain tempat kerja atau asrama, karena khawatir akan tertular virus.
Ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan bergerak. Bahkan ada yang mendiskriminasi pekerja asing dengan memberi mereka lebih sedikit masker. dibandingkan dengan karyawan lokal, "kata Lee Han-suk, kepala Institut Migrasi dan Hak Asasi Manusia Korea Selatan.
