Bisnis.com, JAKARTA--Jaringan Cinema XXI menolak disebut sebagai penyebab meruginya produser film nasional, seperti ditudingkan Ketua Persatuan Produser Fim Indonesia Firman Bintang.
Seperti disampaikan pada media massa dalam beberapa hari terakhir, Firman menyebut bahwa produser merugi gara-gara bioskop kurang memberikan kesempatan penayangan terhadap film nasional.
“Justru kami yang babak belur lantaran minimnya jumlah penonton film,” kata Hans Gunadi, Presiden Direktur Cinema XXI, Rabu (5/8)
Berbicara dalam acara Halal Bihalal di Djakarta Theater XXI, Jakarta, Hans menambahkan kondisi tersebut semakin buruk, ketika orang yang disebut sebagai 'oknum' justru membawa jargon nasionalisme ketika jumlah penonton film yang diproduksinya, minim.
"Ketika filmnya gagal, bendera nasionalisme langsung dikibarkan. Itu yang saya sayangkan," lanjut Hans.
Di sisi lain Hans mengatakan, pihaknya justru selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan bagi para pengunjung bioskop-bioskop Cinema XXI.
Pihaknya tidak membedakan pelayanan antara bioskop yang dipenuhi penonton dan yang sepi penonton.
Bahkan, meski penonton di satu layar di sebuah bioskop hanya diisi oleh satu orang, Cinema XXI tetap memberikan pelayanan dengan kualitas sama.
"Itu sebenarnya yang babak belur siapa? Yang babak belur kita! Jika penonton cuma mencapai 30-40 ribu, boro-boro nutupin ongkos (gaji) karyawan atau listrik," ungkap Hans.
"Apakah karena hanya satu penonton yang menonton di satu layar, itu harus kita tolak? Atau AC-nya kita kurangi atau proyektornya kita redupkan sedikit. Kan tidak bisa," tambahnya.
"Pelayanan kita tetap standar. Komitmen kami dan pelayanan kami dari Medan sampai Papua, standar. Apa yang penonton rasakan ketika datang ke Cinema XXI di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan daerah-daerah lainnya adalah sama. Dan itu sudah terbukti!" tegasnya.
Lebih lanjut Hans menyatakan, bahwa industri film khususnya film nasional sebagai siklus rantai kehidupan yang memiliki unsur media, pengelola bioskop sebagai infrastruktur, pembuat film, dan pemerintah.
"Itu adalah satu mata rantai kehidupan di bisnis ini. Tolong jangan sampai ada yang mencederai. Satu mata rantai ini harus utuh sesuai kapasitasnya masing-masing," kata Hans.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
