Bidan menunjukkan vaksin campak dan vaksin bcg yang asli/Antara
Health

Vaksin Palsu: Kementerian Harus Turut Tanggung Jawab

Puput Ady Sukarno
Selasa, 19 Juli 2016 - 07:14
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Center For Budget Analysis menilai bahwa Kementerian Kesehatan harus bertanggungjawab dan tidak bisa cuci tangan atas terjadinya kasus vaksin palsu saat ini.

Pasalnya, salah satu alasan munculnya kasus vaksin palsu lantaran mahalnya vaksin yang dibutuhkan masyarakat sehingga menjadikan peluang terjadinya pemalsuan. Uchok Sky khadafi, Direktur Eksekutif CBA menilai saat ini ada vaksin palsu dan vaksin mahal, dan baik yang palsu atau yang mahal membuat rakyat jadi korban tanpa ampun.

"Kemunculan vaksin palsu dan mahal ini disebabkan, ada dugaan sengajaan permainan canti oleh kementerian kesehatan," ujarnya seperti siaran yang diterima Bisnis, Senin (18/7/2016) malam.

Menurutnya timbulnya vaksin palsu dan mahal, tidak bisa disalahkan melulu kepada orang orang diluar Kementerian Kesehatan. "Orang orang internal kementerian kesehatan juga ada terlibat permainan, jangan lepas tanggungjawab dong," tegasnya.

Menurutnya ibarat seorang dokter, saat menulis resep kepada pasien, yang ditulis itu, resep yang sudah dibisikin oleh pabrik obat agar dapat keuntungan secara pribadi. Begitu pula dengan orang orang Kementerian Kesehatan. "Sebetulnya tidak perlu terjadi atau muncul yang namanya vaksin palsu dan mahal, kalau orang Kementerian Kesehatan merealisasi anggaran untuk vaksin asli sejak awal tahun atau sesuai perencanaan anggaran," jelasnya.

Berdasarkan catatan, pada 2016 saja, Kementerian Kesehatan punya alokasikan anggaran untuk obat dan vaksin sebesar Rp2.865.770.770.000. Akan tetapi, lanjutnya realisasi anggarannya atau pengadaan obat dan vaksin saja baru dimulai pada 10 juni 2016, dan anggaran yang baru lelang hanya sebesar Rp25.200.000.000 dari total alokasi. "Jadi, untuk 6 bulan ke depan, pihak kementerian kesehatan tidak mungkin atau cukup mustahil kalau harus mencairkan sebesar Rp.2.840.570.770.000 untuk beli vaksin," ujarnya.

Menurutnya dengan demikian, CBA melihat ada tertunda pencairan anggaran dari Januari sampai Juni dari Kementerian Kesehatan membuat harga vaksin mahal. Maka pihak pembuat vaksin palsu melihat ada celah saat Januari sampai Juni para berdagang vaksin palsu menjual dengan harga miring, dan akan dibeli oleh rakyat karena harga jualnya vaksin murah.

"Untuk itu, meminta kepada DPR untuk mengevaluasi kementerian bersangkutan karena munculnya vaksin palsu dan mahal disebabkan adanya permainan cantik dalam birokrasi kementerian kesehatan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bagikan

Tags :


Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro