Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan pemerintah di pusat hingga di daerah harus bergerak bersama memberantas masalah stunting atau kurang gizi kronis.
Hal itu diungkapkan Jusuf Kalla atau JK dalam lawatannya ke Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Kamis (5/7/2018).
Dalam kunjungan itu, JK didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Menurut JK, keterlibatan berbagai lembaga negara tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas stunting.
“Ada Menteri PUPR karena orang hidup lebih baik itu butuh air bersih, butuh infrastruktur yang baik. Ada Menteri Keuangan, nah di situ butuh, semua perubahan tanpa dana ya tidak akan jalan. Ada Menteri Kesehatan karena tanpa program kesehatan yang baik [tak berjalan]. Di pusat bersatu, maka di daerah juga harus bersatu gubernur, bupati [hingga] kades,” ujarnya.
Mengutip data Kementerian Kesehatan, saat ini sekitar 37% atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting. Diperlukan penanganan secara cepat dan tepat.
Menurut JK, masalah ini berbahaya secara jangka panjang dan berakibat pada bangsa secara keseluruhan.
Sebelumnya, pada Rabu (4/7) Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah melibatkan pihak swasta dari perusahaan besar maupun dari civil society organization atau CSO untuk menyelesaikan masalah stunting.
“Intinya semuanya komitmen untuk menurunkan stunting di Indonesia. Termasuk kita tadi itu kan ngumpulin ada kurang lebih 30 perusahaan terus berikutnya ada 4 CSO semuanya kita ajak berpikir bersama untuk ngurusin stunting ini,” kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden RI.
Hal itu, kata Moeldoko, bertujuan agar semua pihak berperan dalam penyelesaian masalah tersebut. Saat ini, lanjut dia, ada 100 kabupaten dengan 1.000 desa yang menjadi fokus pemerintah dalam penyelesaian masalah ini.
Tahun depan, jumlahnya akan menjadi 160 kabupaten. Menurutnya, masalah stunting tidak saja terjadi di kota-kota kecil. Masalah tersebut pun ada di kota-kota besar dan menyebar di banyak wilayah di Indonesia.
“Ternyata di perkotaan juga cukup besar karena mungkin tingkat pengetahuan, kesadaran atas kesehatan lingkungan [yang kurang],” ujarnya.
Adapun pihak swasta yang ingin terlibat menyelesaikan masalah stunting, akan membantu melalui program tanggungjawab sosial perusahaan. Pemerintah merangkul pihak swasta agar penyelesaian masalah ini tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Daripada bekerja sendiri-sendiri, ini loh target besarnya seperti ini, kondisinya seperti ini, kita arahkan mereka. Dia mau bekerja sama dengan pemerintah, bisa, silakan. Diarahkan ke sasarannya. Lebih ke lokasi dan kondisi yang 100 kabupaten tadi. Misalnya, daerah ini yang MCK-nya masih parah. Mungkin dia mau bermain di MCK. Ini sistem ya, percuma kita perbaiki [penyakit] cacingannya, kalau lingkungannya tidak kita perbaiki,” ucapnya.
