Kemenkes Pastikan Obat ARV Tersedia Gratis

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Wiendra Waworuntu mengakui saat ini obat anti retrovial (ARV) merupakan satu-satunya obat yang bisa menekan jumlah virus HIV.
Ria Theresia Situmorang
Ria Theresia Situmorang - Bisnis.com 15 November 2019  |  11:25 WIB
Kemenkes Pastikan Obat ARV Tersedia Gratis
Obat HIV/AIDS - Istimewa
Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML), Kemenkes Wiendra Waworuntu mengakui saat ini obat anti retrovial (ARV) merupakan satu-satunya obat yang bisa menekan jumlah virus HIV. 
 
"Hingga saat ini semua obat HIV disediakan secara gratis oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Saya tidak tahu kalau di lapangan ada oknum. Prinsip kita adalah gratis. Mungkin kalau pendaftaran, bayar," katanya kepada Bisnis.com ketika ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan pada Jumat (15/11/2019). 
 
Diestimasikan hingga saat ini, ada sekitar 640.443 penduduk Indonesia yang terinfeksi HIV. Pada prinsipnya, lanjutnya, penderita HIV setelah didiagnosa harus segera minum obat dan tidak pernah putus.
 
"Idealnya sesuai dengan pedoman pengobatan yang ada, setiap pasien yang didiagnosa positif HIV segera minum obat dan tidak boleh putus. Jenis obat yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien, ada yang FDC (Fixed Dose Combination) ada yang sediaan single," tuturnya. 
 
Wiendra menegaskan perihal temuan Badan Pangawas Keuangan (BPK) perihal kasus kedaluwarsa obat ARV yang terjadi, hingga saat ini tidak ada penderita HIV/AIDS yang akhirnya tidak minum obat. Istilah pengadaan obat ARV ini ia sebut sebagai buffer stock atau stok obat ekstra yang dipertahankan untuk mengurangi risiko stockout atau kehabisan obat.
 
"Buffer stock artinya 10 persen dari obat itu harus ada di gudang. Itu harus kita siapkan kalau misalkan stockout. Sebenarnya semua orang minum obat, hanya yang kedaluwarsa karena dari sisi permintaan pasiennya ada yang tidak mau atau tidak ada permintaan. Padahal harapan kita 10 persen itu harus keluar," ungkapnya. 
 
"Saya sudah bilang pada BPK, ini tidak berpotensi merugikan negara. Karena kalau begitu namanya mark-up. Ini kan sudah dibeli, masalahnya penderitanya tidak patuh minum obat, juga ada yang beralih," tutupnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
obat, kemenkes, hiv/aids

Editor : Rustam Agus
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top