Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha UMKM perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar pada UKM Indonesia.
Bahkan UMKM dan bisnis milik perempuan diprediksi akan menjadi prioritas untuk membangun sendi utama perekonomian nasional.
Untuk itu, penguatan peran perempuan dan UMKM perlu ditingkatkan dan diperluas. Salah satunya dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan perempuan dan usaha mikro, kecil dan menengah, karena jumlahnya masih kecil dibanding laki-laki.
Hasil riset inklusi keuangan tahun 2021 juga menyebutkan segmen perempuan adalah prioritas dalam program keuangan inklusif berdasarkan Perpres 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang bertemakan Akselerasi Inklusi Keuangan bagi Perempuan Melalui Posko Pangan dan Laku Pandai, yang diselenggarakan di The Alana Hotel Yogyakarta (6/10) dan di buka secara resmi oleh Erdiriyo, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian.
Ketua Umum INKOWAPI Sharmila Yahya menegaskan berupaya meningkatkan peran perempuan yaitu dari sisi kewirausahaan di era digital, dan juga mendukung program strategis nasional pemerintah, khususnya akselerasi di bidang keuangan inklusif. Dimana, langkah ini sebagai bagian dari menumbuhkembangkan jiwa bisnis kewirausahaan kaum perempuan.
“Upaya ini mendorong akses perempuan Indonesia kepada sektor keuangan formal dan berbasis digital, yaitu kerjasama dan kolaborasi secara intens dari pihak pemerintah, penyedia layanan keuangan, seluruh ekosistem keuangan, termasuk pelaku pendukung lainnya dan tentu saja peran aktif dari perempuan itu sendiri,” jelas Sharmila, yang sekaligus Ketua Komite Tetap Kewirausahaan KADIN Indonesia.
Dalam catatan indeks keuangan, inklusif keuangan Indonesia telah mencapai 81 persen di tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 90 persen pada tahun 2024. Khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultra-mikro, INKOWAPI terus mendorong transformasi ekonomi UMKM ke arah digitalisasi, yang akan menjadi kunci ekosistem digitalisasi UMKM.
“Tentu saja keterlibatan perempuan dalam inklusi keuangan dinilai dapat meningkatkan kontribusi ekonomi secara luas, yang turut mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, penciptaan ekosistem yang ramah perempuan melalui literasi keuangan, infrastruktur digital dan listrik yang merata di semua desa dan kelurahan perlu terus mendapat perhatian serta adanya kolaborasi semua pihak. Dengan demikian, akses perempuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi semakin terbuka lebar.
“DNKI, BI, OJK, INKOWAPI, Kadin Indonesia akan terus berupaya mempercepat akselerasi inklusi keuangan untuk memberdayakan perempuan bagi kemajuan perekonomian,” ujar Edwin Nurhadi, Direktur Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.
Harapannya dengan adanya akselerasi inklusi keuangan, segera terwujud 100.000 posko pangan dan Laku Pandai di akhir 2022, sebagai bentuk kemandirian ekonomi perempuan secara optimal dengan perluasan akses sistem keuangan yang inklusif, efisien dan stabil demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan di antara masyarakat dan daerah.
