Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengungkapkan keberatannya atas pertimbangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ingin merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan membuka kepemilikan asing 100% pada bidang usaha perfilman.
Ketua BPI Kemala Atmodjo mengatakan pihaknya mengkhawatirkan bakal terjadinya persaingan antar sesama pelaku usaha. Untuk itu, dia memastikan sebelum pemerintah mengambil keputusan, perlu mengajak pelaku yang terkait salah satunya BPI.
"Sebelum pemerintah memutuskan, kami hanya ingin pastikan agar semua pihak ikut terlibat proses diskusinya. Kami sudah sampaikan sikap keberatan kami saat rapat dengan Kementerian Perekonomian," ujar dia kepada Bisnis.com, Rabu (3/2/2016).
Dia berharap iklim dunia usaha di sektor tersebut ke depannya akan tetap sehat pasca putusan DNI sudah diterapkan.
Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) secara terang-terangan menolak rencana dibukanya DNI. Ketua APFI Chand Parwez menegaskan industri perfilman tidak membutuhkan modal asing untuk memajukan perfilman Indonesia.
Menurut Chand, produser dalam negeri cukup mampu dalam segi permodalan sehingga tidak membutuhkan pemodal asing. "Dalam eksibisi kami juga tidak membutuhkan pemodal asing. Begitupun dalam pendistribusian yang malah akan membuat ada conflict of interest," kata dia beberapa waktu lalu seperti dikutip dari situs resmi DPR RI.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengungkapkan pembukaan eksibisi di desa oleh pemodal asing memang perlu diapresiasi sebagai pemerataan pembangunan. Namun, perlu diperhatikan bila pemodal tersebut malah membuka bioskop berdampingan dengan bioskop yang sudah ada. "Ini malah akan mematikan," ujar dia.
Untuk itu, Komisi X DPR menyampaikan kesepakatannya untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait rencana pemerintah membuka DNI. Aspirasi dari berbagai pihak perlu ditampung agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menyatakan kesepakatan pembukaan kepemilikan asing 100% pada bidang usaha bidang perfilman, jasa teknik, produksi, distribusi, dan eksibisi bioskop.
Triawan melanjutkan nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut terkait insentif termasuk insentif pajak bagi pemain yang membangun bioskop dan produksi untuk orang asing yang ingin melakukan syuting di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
