Bisnis.com JAKARTA – Pembentukan Badan Perfilman Indonesia diharapkan turut mendongkrak pertumbuhan nilai industri perfilman nasional yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp8,9 triliun atau bertumbuh 6,5% dari tahun lalu Rp8,4 triliun.
Badan Perfilman Indonesia yang resmi dibentuk pada Rabu (15/1/2014) ini, menjadi wadah yang menaungi berbagai organisasi dan asosiasi profesi perfilman Indonesia. Diharapkan dapat menjadi think tank sekaligus pendorong tumbuh sehatnya setiap lini dalam ekosistem industri film Indonesia baik dari segi kreasi, teknologi, produksi, eksibisi, distribusi, studi, dan apresiasi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menuturkan industri perfilman nasional terus menunjukan perkembangan yang signifikan. Sepanjang 2012 hingga 2013, telah terjadi peningkatkan produksi film layar lebar sekitar 18%. Dari 90 film menjadi 106 film pada akhir tahun lalu, lebih tinggi dari perkiraan awal sebanyak 100 produksi film. Tahun ini, pemerintah menargetkan perfilman nasional yang diputar di bioskop bisa mencapai 115 judul film.
Namun, harus diakui dari segi presentasi, jumlah film Indonesia yang di putar di layar bioskop saat ini masih kalah dari film impor dengan perbandingan 40% banding 60%.
“Dengan adanya BPI ini, harapannya industri perfilman Tanah Air dapat semakin berkembang dan bisa mengisi 60% film di layar lebar. Tapi kita tidak hanya mengejar pertumbuhan kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas,” ujarnya usai Musayawarah Besar Pembentukan Badan Perfilman Indonesia, Rabu (15/1/2014).
Pasalnya, jika pengembangan sumber daya film dan mutunya tidak ikut berkembang seiring dengan kondisi industri film dunia saat ini, tidak ada jaminan penonton film nasional akan bertahan.
“Dalam 2 hingga 3 tahun ke belakang ini memang ada pertumbuhan kualitas dan variasi tema, tetapi masih banyak aspek yang perlu perbaikan, di sinilah peran BPI diharapkan mampu berkontribusi untuk perfilman nasional.”
Sementara itu, Aktor Senior Slamet Rahardjo sekaligus salah satu inisiator BPI menambahkan dengan adanya badan yang secara khusus membantu perkembangan industri film Indonesia, bukan tidak mungkin hasil karya sineas nasional bisa menguasai 60% film bioskop di Tanah Air.
“Ketika belum ada institusi saja sudah 40%, kami yakin dengan BPI kuantitas film nasional bisa mencapai 60% dengan kualitas terbaik, melalui pembinaan dan sinergisitas dari berbagai pihak,” tuturnya.
Apalagi, menurutnya, film-film yang akan diakui nantinya tidak sekadar hasil produksi yang biasa-biasa saja tetapi yang memiliki akreditasi. Hal tersebut, menurutnya, akan dilihat dari berbagai aspek, baik kreasi, teknologi, produksi, dan terutama dari sisi sinematografi.
“Kita bukan anti film murahan, tapi yang perlu dipahami bahwa film itu merupakan karya dan ilmu pengetahuan, sehingga hal-hal seperti sinematografi menjadi penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, film kita bisa semakin mapan dan diperhitungkan di kancah global.”
Selain itu, BPI nantinya juga dapat diusulkan menjadi badan arbitrasi, terutama untuk melindungi film atau hasil karya sutradara dan produser tanah air yang mendapatkan tekanan dari berbagai pihak.
Pembentukan BPI ini telah diatur dalam UU No 33/2009 pasal 69 yang memiliki tugas dan fungsi antara lain menyelenggarakan festival film di dalam negeri, mengikuti festival film di luar negeri, menyelenggarakan pekan film di luar negeri, mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing.
BPI juga bertugas memberikan masukan untuk kemajuan perfilman, melakukan penelitian dan pengembangan perfilman, memberikan penghargaan, serta memfasilitas pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi.
